Job Fit Pejabat Gorontalo Utara Digelar, Bupati Thariq Tegaskan Penempatan Berbasis Merit System

Ringkasan Berita:

• Pemkab Gorontalo Utara memulai job fit untuk mengevaluasi dan menata pejabat tinggi pratama secara lebih profesional. 
• Bupati Thariq Modanggu menegaskan evaluasi dilakukan berbasis merit, bukan kepentingan subjektif atau politik. 
• Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan adaptif.

TRIBUNGORONTALO.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara (Gorut) resmi memulai Uji Kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kamis (15/4/2026), di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di hadapan panitia seleksi, pimpinan OPD, serta para pejabat peserta.

Pelaksanaan job fit ini menjadi langkah strategis dalam penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Gorut.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan jabatan strategis diisi oleh pejabat yang memiliki kapasitas, integritas, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutannya, Thariq menegaskan bahwa job fit bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam menentukan penempatan pejabat ke depan.

“Nilai dari job fit ini akan menjadi rujukan dalam menentukan jabatan berikutnya. Proses ini harus diikuti dengan serius karena menjadi dasar pertimbangan yang objektif,” ujar Thariq.

Ia menekankan bahwa jabatan bukan hanya posisi struktural, tetapi amanah yang menuntut tanggung jawab dan kompetensi nyata.

Karena itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan pejabat benar-benar memahami tugas serta arah pembangunan daerah.

Thariq juga meminta panitia seleksi tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi turut menggali gagasan, visi, serta pemahaman peserta terhadap pembangunan Gorontalo Utara.

“Jangan sampai pansel lebih menguasai program daerah dibanding pejabat yang diuji. Itu berarti ada yang perlu dibenahi,” tegasnya.

Panitia seleksi dalam kegiatan ini berasal dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Rauf Hatu, M.Si sebagai ketua, bersama Prof. Dr. Arten Mobonggi, S.Ag., M.Pd.I, dan Dr. H. Ibnu Rawandy N. Hula, S.S., M.A. Kehadiran mereka diharapkan menjamin penilaian yang independen dan objektif.

Lebih lanjut, Thariq menyebut pemerintah daerah membutuhkan pejabat yang tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga mampu membaca tantangan dan menghadirkan solusi nyata.

Ia menegaskan, penempatan jabatan harus berbasis merit, bukan kepentingan politik atau faktor subjektif.

“Kalau keputusan didasarkan pada kepentingan nonprofesional, daerah ini tidak akan maju. Birokrasi harus dibangun di atas kemampuan,” katanya.