Jangan Pilih Jumat! DPR Ungkap Dampak Tersembunyi Kebijakan WFH

Ringkasan Berita:

• DPR mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan hari Jumat sebagai jadwal WFH karena berpotensi memicu long weekend. 
• Selain itu, WFH dinilai bisa berdampak pada efektivitas kerja dan kualitas pelayanan jika tidak dirancang dengan matang. 
• Pemerintah sendiri memastikan kebijakan ini hanya berlaku untuk sektor tertentu dan masih dalam tahap perumusan.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan menuai sorotan dari kalangan DPR. 

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan hari Jumat sebagai jadwal WFH, baik bagi ASN maupun sektor swasta.

Menurutnya, penempatan WFH di akhir pekan justru berisiko memicu perilaku yang tidak sesuai tujuan kebijakan.

Ia menilai, pekerja berpotensi memanfaatkan momen tersebut untuk memperpanjang waktu libur.

"Akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend. Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa peleset," ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Romy tidak menampik bahwa gagasan WFH sebagai langkah penghematan energi merupakan ide yang rasional. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan dampak sebaliknya.

Ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, sistem kerja jarak jauh kerap memengaruhi efektivitas birokrasi dan dunia kerja secara umum.

"Kedua, kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum. Dalam praktiknya, WFH sering membuat proses kerja menjadi kurang direct. Pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, dan sering kali terjadi fragmentasi komunikasi," jelasnya.

Selain itu, berkurangnya interaksi langsung dinilai berdampak pada kualitas kerja tim.

Romy menyebut interaksi tatap muka memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan soliditas organisasi.

"Lebih dari itu, ada dimensi humanize yang hilang. Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim. Ketika interaksi ini berkurang, maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi," sambungnya.

Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik tidak boleh terdampak oleh pola kerja yang kurang optimal.

"Negara tidak boleh memberikan layanan yang 'setengah hadir' kepada masyarakat hanya karena pola kerja yang tidak optimal," paparnya.

Sebagai solusi, Romy mengusulkan agar hari pelaksanaan WFH ditempatkan di pertengahan minggu guna menghindari potensi penyalahgunaan menjadi libur panjang.

"Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa jika kebijakan WFH ini tetap akan dijalankan, maka beberapa prinsip harus dijaga yaitu penentuan hari yang netral, seperti pertengahan minggu, untuk menghindari distorsi menjadi long weekend, penguatan sistem kontrol kinerja berbasis output, dan standardisasi komunikasi dan koordinasi yang efektif," katanya.

Ia juga menegaskan perlunya pengecualian bagi sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, khususnya layanan publik dan bidang usaha tertentu.

"Kebijakan WFH ini juga perlu mengkaji pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta, yang membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung," jelasnya.

Romy mengingatkan bahwa kebijakan publik harus selalu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan.

"Kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

"WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain yang matang, ia juga bisa menjadi sumber masalah baru," tambahnya.

Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa rencana WFH satu hari dalam sepekan tidak akan diberlakukan secara menyeluruh.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan kebijakan tersebut hanya berlaku untuk sektor tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.

“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa aturan teknis masih dalam tahap perumusan dan akan segera diumumkan setelah final.

“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden dalam sidang kabinet untuk mendorong efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi di lingkungan kerja.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri telah mencapai kesepakatan terkait penerapan WFH tersebut.

Namun, keputusan final masih menunggu laporan kepada Presiden.

"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," ujarnya.

Meski demikian, ia belum mengungkap hari pelaksanaan WFH yang akan dipilih karena masih menunggu keputusan Presiden.

 (*)