Anggaran MBG Rp335 Triliun Diawasi Berlapis, Kejagung Turun hingga Level Desa

Data hingga 20 Maret 2026 menunjukkan lebih dari 1.500 SPPG telah disuspensi.

Penangguhan tersebut dilakukan karena berbagai temuan, mulai dari laporan yang bersifat formalitas hingga ketidaksesuaian dalam pengelolaan dapur.

ABP menilai langkah ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

“Program sebesar MBG yang menjangkau puluhan juta masyarakat tidak boleh dirusak oleh segelintir oknum. Penindakan tegas harus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” demikian Umbas.

Program Prioritas Pemerintah

Program MBG sendiri disebut sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo Subianto.

ABP menilai program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Ini adalah program unggulan Presiden Prabowo yang harus dijaga bersama,” tegas Umbas.

Program tersebut kini telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat.

Selain meningkatkan asupan gizi, pelaksanaannya juga dinilai memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta membantu meringankan beban keluarga.

Dengan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan aparat, auditor, dan masyarakat, program ini diharapkan berjalan lebih efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik.(*)