Anggaran Rp 335 Trilun untuk MBG Berpotensi Kena Efisiensi Imbas Perang Iran-Amerika

Ringkasan Berita:

• Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pihaknya akan mengikuti seluruh keputusan Presiden terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. 
• Program yang direncanakan berjalan pada 2026 itu memiliki anggaran Rp 335 triliun dengan estimasi belanja mencapai Rp 1,2 triliun per hari. 
• Pemerintah membuka kemungkinan efisiensi jika tekanan APBN meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia, namun komponen penyediaan makanan dipastikan tidak akan dikurangi.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa lembaganya akan melaksanakan seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sikap tersebut disampaikan merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kemungkinan penyesuaian anggaran program apabila tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia.

Dadan mengatakan, BGN berada pada posisi menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, khususnya keputusan Presiden sebagai pemegang otoritas utama dalam program tersebut.

Baca juga: Disperindag Kabupaten Gorontalo Tata Pasar Senggol, Pedagang Diminta Tidak Aji Mumpung

“BGN akan menjalankan apa pun keputusan Presiden,” ujar Dadan saat dihubungi, Senin (9/3/2026).

Program MBG sendiri direncanakan menjadi salah satu agenda besar pemerintah pada tahun 2026.

Sebelumnya, Dadan pernah menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk menjalankan program tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun setiap hari.

Ia menjelaskan, Badan Gizi Nasional akan mengelola dana dalam jumlah besar guna menjangkau seluruh penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.

Total anggaran yang dipersiapkan untuk program tersebut mencapai Rp 335 triliun.

“Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran Rp 335 triliun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia, sehingga tahun depan insyaallah Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan uang Rp 1,2 triliun per hari,” kata Dadan dalam konferensi pers virtual terkait SDGs di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, pada 19 November 2025.

Dadan juga memaparkan bahwa pagu anggaran yang dialokasikan kepada BGN untuk tahun depan sebesar Rp 268 triliun.

Selain itu, terdapat dana cadangan senilai Rp 67 triliun yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dana tersebut nantinya akan disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.

Melalui fasilitas tersebut, pemerintah berupaya memastikan anak-anak sebagai penerima manfaat memperoleh asupan makanan bergizi secara rutin.

Sementara itu, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 menjadi undang-undang.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun.

Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario jika kondisi ekonomi global menimbulkan tekanan pada APBN.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah potensi kenaikan harga minyak dunia.

Menurut Purbaya, pemerintah telah melakukan simulasi terhadap sejumlah kemungkinan, termasuk apabila harga minyak global berada di kisaran 92 dolar AS per barel sepanjang tahun.

Ia menekankan bahwa langkah efisiensi yang mungkin dilakukan tidak akan menyentuh komponen utama program MBG, yakni penyediaan makanan bagi para penerima manfaat.

“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” kata Purbaya saat menghadiri acara buka bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menambahkan, evaluasi lebih mungkin dilakukan pada pengeluaran yang bersifat pendukung.

Beberapa di antaranya seperti pengadaan perlengkapan atau fasilitas tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan dalam program tersebut.

 (*)