Bansos PKH dan Sembako Cair Awal Ramadan, Ini Cara Cek Desil Anda via HP

Ringkasan Berita:

• Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako mulai dicairkan bertahap, dengan realisasi triwulan I 2026 sudah menembus lebih dari 85 persen atau Rp15 triliun
• PKH telah menjangkau 8,9 juta KPM dengan Rp6 triliun, sementara Sembako menyentuh 15 juta KPM dengan Rp9 triliun. Target tahun ini: 10 juta KPM untuk PKH dan 18,25 juta KPM untuk Sembako
• Masih ada 3 juta penerima baru hasil pemutakhiran DTSEN yang menunggu proses pembukaan rekening

TRIBUNGORONTALO.COM – Kabar gembira menyelimuti jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh pelosok negeri saat memasuki bulan suci Ramadan 2026.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako, mulai dicairkan secara bertahap tepat saat masyarakat memulai ibadah puasa.

Langkah percepatan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan yang biasanya terjadi di bulan Ramadan. Dengan adanya suntikan dana bansos ini, diharapkan beban ekonomi keluarga prasejahtera dapat berkurang secara signifikan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa realisasi penyaluran untuk triwulan pertama tahun 2026 telah menunjukkan progres yang sangat positif. Angka penyaluran bahkan telah menembus lebih dari 85 persen dari total pagu anggaran yang disiapkan.

“Penyaluran (PKH) sampai saat sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako, itu sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM (dengan nominal) Rp9 triliun lebih, (atau) sebanyak 86,9 persen,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Hingga saat ini, dana sebesar Rp15 triliun lebih telah mengalir ke rekening-rekening penerima manfaat melalui bank-bank milik negara.

Kecepatan distribusi ini menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk tanpa harus mencemaskan kebutuhan pokok di dapur.

Baca juga: Sosok Vecky van Gobel, Eks Juru Sita Pengadilan Gorontalo Kini Jadi Sopir Bentor

Secara rinci, Gus Ipul memaparkan bahwa untuk PKH sendiri, bantuan telah menjangkau sekitar 8,9 juta KPM dengan total nominal mencapai Rp6 triliun. Angka ini setara dengan 89,4 persen dari target sasaran yang telah ditetapkan untuk periode Januari hingga Maret.

Sementara itu, untuk Program Sembako, penyaluran telah menyentuh angka 15 juta KPM dengan total dana mencapai Rp9 triliun. Capaian ini merupakan bentuk kerja keras lintas sektor untuk memastikan hak-hak sosial masyarakat terpenuhi tepat waktu.

Tahun 2026 sendiri menjadi tahun yang krusial bagi perlindungan sosial, di mana pemerintah menetapkan alokasi PKH bagi 10 juta KPM. Sedangkan untuk Bantuan Sembako, sasaran penerima manfaat dipatok lebih luas, yakni menjangkau 18.250.000 KPM di seluruh Indonesia.

“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru (hasil pemutakhiran DTSEN), sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1–2 bulan untuk burekol-nya itu,” jelasnya.

Meskipun sebagian besar bantuan sudah mendarat di tangan masyarakat, Kemensos mengakui masih ada sekitar 1 juta penerima baru PKH dan 2 juta penerima Sembako yang sedang dalam proses administrasi. Hal ini terjadi karena adanya pemutakhiran data besar-besaran melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Memahami Sistem Desil dalam DTSEN

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengapa mereka layak atau tidak menerima bantuan, penting untuk memahami konsep Desil.

Desil adalah peringkat kesejahteraan yang membagi populasi menjadi sepuluh kelompok sama besar (masing-masing 10 persen).

Kementerian Sosial menegaskan bahwa penentuan Desil tidak hanya dilihat dari seberapa besar pengeluaran atau pendapatan sebuah keluarga. Ada variabel yang jauh lebih kompleks dan menyeluruh yang digunakan sebagai indikator.

Variabel tersebut mencakup variabel sosial ekonomi yang meliputi:

Keterangan Individu: Status pekerjaan dan tingkat pendidikan anggota keluarga.

Kondisi Perumahan: Kualitas bangunan rumah dan daya listrik yang digunakan.

Kepemilikan Aset: Harta benda yang dimiliki sebagai penunjang ekonomi.

Data ini merupakan hasil integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Siapa yang Berhak Menerima Bansos?

Berdasarkan klasifikasi peringkat tersebut, peluang mendapatkan bantuan ditentukan oleh posisi keluarga dalam Desil tersebut:

Desil 1—4: Merupakan kelompok 40 persen terbawah yang diprioritaskan untuk menerima bantuan PKH dan Sembako.

Desil 5: Kelompok ini umumnya masih memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Desil 6 ke atas: Dianggap sebagai kelompok yang sudah lebih mandiri secara ekonomi dan bukan sasaran utama bansos reguler.

Masyarakat perlu menyadari bahwa Desil bersifat dinamis. Artinya, posisi seseorang bisa berubah naik atau turun tergantung pada hasil verifikasi lapangan dan pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkala.

Cara Cek Status Bansos dan Desil secara Mandiri

Kemensos telah menyediakan fasilitas digital agar masyarakat dapat mengecek status mereka secara transparan. Berikut adalah langkah-langkahnya:

• Buka browser di HP atau perangkat Anda dan akses laman cekbansos.kemensos.go.id.
• Siapkan KTP Anda sebagai rujukan data.
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia.
• Ketikkan huruf kode verifikasi yang muncul di layar (pastikan sesuai besar kecilnya huruf).
• Klik tombol "CARI DATA".

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan rincian nama, kelompok Desil Anda, serta status kepesertaan bansos yang sedang berjalan. Jika data tidak muncul atau dirasa tidak sesuai, masyarakat diimbau untuk melapor ke kantor desa atau kelurahan setempat.

Selain bansos reguler di awal Ramadan, Kemensos juga menaruh perhatian besar pada wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana sebesar Rp1,8 triliun telah disalurkan kepada 1,7 juta KPM di wilayah-wilayah tersebut.

Langkah ini diambil agar warga yang terkena musibah tidak semakin terpuruk, terutama saat menghadapi bulan Ramadan. Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran di wilayah bencana ini tuntas pada akhir Februari.

Tak hanya itu, bansos adaptif pascabencana dengan anggaran Rp2 triliun juga disiapkan. Dana ini dialokasikan untuk santunan kematian, bantuan isi hunian, hingga jaminan hidup bagi para penyintas.

Artikel ini telah tayang di KompasTV