4 Ribu ASN Bakal Jalani Latihan Militer Program Komcad, Dimulai April 2026

Ringkasan Berita:

• Pemerintah akan melibatkan sekitar 4.000 ASN dalam pelatihan Komponen Cadangan mulai April 2026 sebagai bagian penguatan pertahanan negara. 
• Peserta akan menjalani latihan dasar kemiliteran selama dua bulan tanpa mengganggu tugas utama sebagai ASN. 
• DPR menegaskan program tersebut harus tetap bersifat sukarela dan menjamin perlindungan hak peserta.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan memulai program pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) pada April 2026.

Program ini dijadwalkan diikuti sekitar 4.000 ASN dari 49 kementerian dan lembaga sebagai tahap awal penguatan sistem pertahanan negara berbasis sumber daya manusia sipil.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menjelaskan, pelatihan Komcad bagi ASN merupakan bagian dari strategi memperkuat komponen pendukung pertahanan nasional.

Program tersebut dirancang untuk membentuk kesiapsiagaan warga negara, khususnya ASN, dalam menghadapi situasi darurat yang berkaitan dengan pertahanan negara.

Baca juga: Daftar Identitas 13 Penumpang Smart Air Selamat dari Penembakan KKB di Papua Selatan

Menurut Donny, ribuan ASN yang terlibat akan melalui proses seleksi sebelum mengikuti pendidikan dasar kemiliteran selama dua bulan. Pelatihan ini rencananya dimulai pada semester pertama tahun 2026, tepatnya April mendatang.

Ia menyebutkan, pemerintah menargetkan partisipasi ASN secara luas dalam program Komcad di masa depan.

Namun, tahap awal pelaksanaan difokuskan pada jumlah terbatas untuk memastikan kesiapan sistem dan efektivitas pelatihan.

Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta akan kembali menjalankan tugas utama sebagai ASN di instansi masing-masing.

Pemerintah memastikan keterlibatan ASN dalam program tersebut tidak akan mengganggu tugas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab mereka.

Pelatihan Komcad akan menghadirkan pengalaman berbeda bagi para ASN. Mereka yang sehari-hari bekerja di lingkungan perkantoran akan menjalani disiplin ala militer di barak latihan selama masa pendidikan.

Program tahap awal difokuskan pada ASN kementerian dan lembaga yang bertugas di wilayah Jakarta, khususnya pegawai berusia 18 hingga 35 tahun. Materi pelatihan mencakup Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain pembinaan fisik dan mental, pelatihan juga mencakup penanaman nilai nasionalisme serta keterampilan dasar militer.

Baca juga: 6 Kali Gempa Terjadi di Gorontalo dalam Tiga Hari Terakhir, Terjadi di Pohuwato hingga Bone Bolango

Selama mengikuti pendidikan, ASN tetap menerima gaji dan tunjangan dari instansi asal.

Pemerintah juga menyediakan uang saku serta perlindungan kesehatan melalui Kementerian Pertahanan.

Program Komcad memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa keikutsertaan warga sipil dalam Komcad bersifat sukarela, berbeda dengan konsep wajib militer yang diterapkan di beberapa negara lain.

Sejumlah pihak di DPR RI turut menyoroti rencana pelibatan ASN dalam program ini.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa pelaksanaan program Komcad harus tetap berpegang pada prinsip sukarela sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ia menekankan, ASN yang mengikuti program harus melakukannya atas kehendak pribadi, bukan karena penugasan tanpa pilihan.

Menurutnya, selama prinsip tersebut dipatuhi, pelaksanaan program Komcad tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain menyoroti aspek sukarela, DPR juga mengingatkan pentingnya jaminan perlindungan hak bagi ASN peserta program.

Pemerintah diminta memastikan keterlibatan dalam Komcad tidak berdampak negatif terhadap karier maupun status kepegawaian peserta.

Baca juga: 6 Kali Gempa Terjadi di Gorontalo dalam Tiga Hari Terakhir, Terjadi di Pohuwato hingga Bone Bolango

TB Hasanuddin juga menyoroti penggunaan anggaran dalam program pelatihan tersebut.

Ia meminta pemerintah menjalankan program secara transparan dan akuntabel agar tujuan penguatan pertahanan negara dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.

Program Komcad bagi ASN menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas keterlibatan warga negara dalam sistem pertahanan nasional. Melalui pelatihan ini, ASN diharapkan memiliki kesiapan dasar dalam mendukung pertahanan negara tanpa meninggalkan peran utama mereka sebagai pelayan masyarakat.(*)