Purbaya Beri Sinyal Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai, Pegawai Terancam Dirombak

Ringkasan Berita:

• Purbaya siap rombak pejabat DJBC dan DJP jika kinerja penerimaan melemah
• Lima pelabuhan besar disorot sebagai titik rawan kebocoran
• OTT KPK di DJP jadi pemicu percepatan bersih-bersih internal

TRIBUNGORONTALO.COM -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas dalam upaya pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia memberi peringatan keras akan melakukan perombakan besar-besaran di dua institusi tersebut apabila kinerja penerimaan negara terus melemah dan kebocoran masih terjadi.

Baca juga: Siapa Nouri al-Maliki dan Mengapa AS Menentang Kemungkinannya Kembali Berkuasa

Langkah ini bukan sekadar wacana. Purbaya secara terbuka menyampaikan kesiapan untuk mengganti seluruh pejabat Bea Cukai di lima pelabuhan utama yang selama ini dinilai rawan kebocoran penerimaan dan memiliki persoalan tata kelola.

“Ini serius. Kalau tidak membaik, besok bisa langsung diobrak-abrik. Itu harusnya memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai, dan kebocoran-kebocoran tidak akan terjadi lagi,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Thamrin Nine, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Baca juga: Disindir Immanuel Bakal Menyusul ke KPK, Ini Jawaban Menohok Menkeu Purbaya

Latar Belakang Sorotan Bea Cukai dan Pajak

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di Bea Cukai dan Pajak?

Sejak awal menjabat, Purbaya dikenal agresif mendorong pembenahan di tubuh Bea Cukai.

Bahkan, ia sempat melontarkan ancaman pembekuan institusi apabila perubahan tidak segera dilakukan.

Sikap ini muncul setelah berbagai persoalan kepabeanan terus berulang dan mencoreng citra DJBC, mulai dari praktik under-invoicing, dugaan masuknya barang ilegal, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah pelabuhan dan bandara.

“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk enggak diganggu dulu, beri waktu saya memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025).

Baca juga: Gara-gara Bau! Pemilik Bisnis Ayam Petelur di Tenilo Kota Gorontalo Diberi Waktu Sebulan Pindah

OTT KPK Jadi Pemicu Pembenahan DJP

Sementara di Direktorat Jenderal Pajak, langkah pembenahan menguat setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Operasi yang digelar pada Jumat malam (9/1/2026) itu menjerat tiga pegawai pajak.

Pasca peristiwa tersebut, Purbaya langsung mengambil langkah internal dengan mencopot dan merotasi sejumlah pejabat strategis di lingkungan DJP.

Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini 28 Januari 2026, Masih Bertahan di Rp 2,916 Juta

Alasan Langkah Ekstrem Diambil

Menurut Purbaya, kebijakan keras tersebut perlu diambil karena DJP dan DJBC memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di tengah tekanan ekonomi global serta kebutuhan pembiayaan yang besar, kinerja penerimaan negara tidak boleh berada di bawah target.

Baca juga: Bansos PKH Februari 2026 Segera Cair, Ini Jadwal dan Cara Cek Penerima Baru

Skema Penataan Pejabat Pajak dan Bea Cukai

Dalam skema penataan yang dirancang, Purbaya menyebutkan akan ada berbagai bentuk perlakuan terhadap pejabat.

Sebagian akan mendapatkan promosi, sebagian dipindahkan melalui mekanisme tukar guling, sementara lainnya dinonaktifkan sementara atau dirumahkan.

Ia menegaskan tidak semua pejabat akan langsung dicopot karena evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja dan integritas masing-masing individu.

Fokus Gunakan SDM Internal Kemenkeu

Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa pendekatan persuasif tidak lagi memadai jika perbaikan struktural tak kunjung terlihat.

Untuk mengisi jabatan yang kosong, ia memastikan tidak akan merekrut pejabat dari luar Kementerian Keuangan.

Menurutnya, merekrut dari luar justru berpotensi memperlambat kinerja karena membutuhkan waktu adaptasi yang panjang.

Oleh sebab itu, ia memilih memaksimalkan sumber daya internal yang ada.

Perubahan Gaya Kepemimpinan Purbaya

Langkah ini mencerminkan perubahan gaya kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan.

Jika sebelumnya pembenahan lebih berfokus pada perbaikan sistem dan regulasi, kini perhatian diarahkan pada aspek sumber daya manusia, termasuk disiplin, integritas, dan tanggung jawab jabatan.

Target Perkuat Penerimaan Negara 2026

Purbaya menegaskan agenda bersih-bersih ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah pada 2026 untuk memperkuat fondasi penerimaan negara.

Tanpa peningkatan kinerja DJP dan DJBC, ruang fiskal pemerintah diperkirakan akan semakin terbatas.

Ke depan, aparatur pajak dan bea cukai dituntut bekerja lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil guna menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. (*)

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/01/28/053738126/sinyal-keras-bersih-bersih-purbaya-obrak-abrik-pegawai-pajak-dan-bea-cukai