Pemerintah Pastikan Bansos Reguler Tahap Awal Mulai Cair Februari 2026

Ringkasan Berita:

• Pemerintah memastikan penyaluran bansos reguler tahap pertama tahun 2026 akan dimulai pada Februari dengan sasaran 18 juta KPM. 
• Bantuan yang disalurkan mencakup PKH dan BPNT melalui jalur bank Himbara dan PT Pos Indonesia. 
• Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan KPM dalam koperasi desa untuk memperkuat ekonomi lokal, meski kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian.

TRIBUNGORONTALO.COM -  Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama tahun 2026 akan mulai berjalan pada Februari mendatang.

Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditargetkan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, proses penyaluran saat ini tengah memasuki tahap akhir persiapan administratif agar bantuan dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran.

Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan di tengah dinamika ekonomi nasional.

“Bansos reguler akan mulai kita salurkan sekitar Februari, dengan sasaran kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul usai menghadiri kegiatan di Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Skema Penyaluran Masih Lewat Bank dan Pos

Gus Ipul mengungkapkan, hingga saat ini penyaluran bansos masih dilakukan melalui dua jalur utama, yakni himpunan bank milik negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Skema ini dinilai masih paling siap secara sistem dan jaringan untuk menjangkau penerima manfaat hingga ke daerah.

Terkait wacana penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), pemerintah belum mengambil keputusan final.

Gus Ipul menyebut kebijakan tersebut masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami masih menunggu arahan Bapak Presiden. Ke depan tentu akan dibicarakan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebijakan nasional,” kata Gus Ipul.

Dorong KPM Terlibat dalam Ekonomi Desa

Meski belum final, pemerintah mulai menyiapkan konsep agar KPM tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga terlibat dalam penguatan ekonomi lokal.

Salah satu wacananya adalah mendorong KPM menjadi anggota koperasi desa sekaligus memproduksi barang yang bisa dipasarkan melalui Kopdes.

Menurut Gus Ipul, dengan keterlibatan tersebut, KPM berpeluang memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun, selain tetap berperan sebagai konsumen.

Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat dan memperkuat roda ekonomi desa.

“Kalau ini berjalan, manfaatnya berlapis. KPM tetap menerima bansos, tapi juga punya peluang pendapatan tambahan dari koperasi,” ujarnya.

Namun demikian, Gus Ipul menegaskan pemerintah akan terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan koperasi desa sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas. (*)