Bansos Berlanjut 2026: PKH, PIP, Subsidi KUR hingga JKP, Ini Rincian Anggaran PBI JKN

Ringkasan Berita:

• Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun dalam RAPBN 2026, naik 8,6 persen dari 2025. 
• Dana ini difokuskan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos lewat DTSEN, menyinergikan bantuan dengan pemberdayaan masyarakat, serta memperluas akses permodalan dan pendampingan usaha demi melindungi masyarakat rentan.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran yang signifikan untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan pada tahun 2026.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana perlindungan sosial (perlinsos) ditetapkan sebesar Rp508,2 triliun, meningkat 8,6 persen dibandingkan perkiraan tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi beragam program, mulai dari bantuan langsung kepada masyarakat hingga upaya pemberdayaan ekonomi.

“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Belum Terima Bansos 2025? Catat Daftar Bantuan Ini Dicairkan Tahun 2026

Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2026 diarahkan pada sejumlah prioritas utama.

Pertama, memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial melalui optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kedua, mengintegrasikan program bantuan sosial dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar dampaknya lebih berkelanjutan.

Selain itu, anggaran tersebut juga difokuskan untuk memperluas akses permodalan serta pendampingan usaha. Pemerintah menegaskan bahwa sistem perlindungan sosial harus bersifat adaptif dan inklusif, sehingga mampu merespons dinamika sosial, termasuk dalam menghadapi tekanan ekonomi maupun bencana.

Baca juga: BLTS Kesra Rp900 Ribu Masih Disalurkan, Ini Cara Mengecek Status Bansos Kemensos

Fokus Perlindungan Sosial 2026

Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi bantuan sosial.

Sinergi bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat agar dampak bantuan lebih optimal.

Perluasan akses permodalan dan pendampingan usaha, mendukung masyarakat meningkatkan kapasitas ekonomi.

Alokasi Anggaran Perlinsos 2026

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar – Rp315,5 triliun

• Program Keluarga Harapan (PKH): Rp28,7 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
• Kartu Sembako / BPNT: Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM.
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Rp1,2 triliun untuk 140,7 juta peserta.
• BLT Desa: Rp6,5 triliun untuk 1,8 juta KPM.
• Atensi Sosial & Penanganan Bencana: Rp7,9 triliun.
• Subsidi Energi: Rp210,1 triliun.
• Subsidi Non-Energi: Rp17,4 triliun.

2. Pendidikan – Rp37,5 triliun

• Program Indonesia Pintar (PIP): Rp15,5 triliun, menjangkau 21,1 juta siswa.
• KIP Kuliah: Rp17 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
• Sekolah Rakyat: Rp4,9 triliun, dikembangkan di 200 lokasi.

Program ini bertujuan mencegah anak putus sekolah dan membuka akses pendidikan yang lebih luas.