Alasan Mendagri Tito Hati-hati Terapkan Bencana Nasional ke Banjir Sumatera: Berdampak ke Pariwisata

TRIBUNGORONTALO.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar wacana penetapan darurat bencana nasional di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara dipertimbangkan secara hati-hati.

Tito menilai, keputusan tersebut dapat menimbulkan salah tafsir dari dunia internasional dan berdampak langsung pada sektor pariwisata hingga ekonomi Indonesia.

Menurut Tito, penetapan bencana nasional sering dipahami negara lain sebagai kondisi darurat yang melanda seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu, kata dia, bisa memicu negara lain mengeluarkan travel warning atau bahkan travel banned.

Baca juga: Puti Guntur Soekarno Haru Kenang Jejak Sejarah Bung Karno di Gorontalo 

“Kalau kita menyatakan bencana nasional, negara lain bisa mengira seluruh Indonesia terdampak. Akibatnya mereka mengeluarkan travel warning, bahkan travel banned,” ujar Tito saat menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025) malam.

Destinasi Wisata Tetap Aman, Tito Ingatkan Risiko Salah Persepsi

Tito menegaskan, banyak destinasi wisata utama Indonesia tidak terdampak banjir maupun tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera tersebut.

Ia menyebut sejumlah daerah tujuan wisata internasional tetap aman dikunjungi.

“Bali tidak terdampak, Labuan Bajo tidak terdampak, Borobudur juga tidak terdampak. Daerah industri di Kalimantan dan Sulawesi juga aman,” ucap Tito.

Ia menjelaskan bahwa negara lain kerap tidak memahami besarnya wilayah Indonesia.

Karena itu, istilah “bencana nasional” akan dipandang secara luas hingga diasumsikan terjadi dari Sabang sampai Merauke.

“Bencana nasional bisa diasumsikan dari Sabang sampai Merauke. Wisatawan akhirnya batal ke Bali atau Labuan Bajo. Ini merugikan kita,” tegasnya.

Baca juga: Air Danau Singkarak Tetap Jernih Saat Banjir Sumatera, Ini Penjelasan Ahli Geologi

Penanganan Bencana Tetap Maksimal Meski Tanpa Status Darurat Nasional

Meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, Tito memastikan bahwa penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut sudah dilakukan semaksimal mungkin. Menurutnya, penanganannya telah sesuai standar skala nasional.

“Walau belum ditetapkan sebagai bencana nasional, perlakuannya sudah sama seperti penanganan nasional,” ujar Tito.

BNPB: Korban Jiwa Capai 604 Orang, Ribuan Rumah Rusak

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bertambah menjadi 604 orang.

Data tersebut berasal dari Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB.

Rinciannya, Sumatera Utara mencatat korban terbanyak dengan 283 jiwa, disusul Sumatera Barat 165 jiwa, dan Aceh 156 jiwa.

Data lainnya meliputi:

Aceh: 156 meninggal, 181 hilang, 1.800 luka.

Sumatera Barat: 165 meninggal, 114 hilang, 112 luka.

Sumatera Utara: 283 meninggal, 169 hilang, 613 luka.

Pusdatin BNPB juga mencatat sedikitnya:

3.500 rumah rusak berat

4.100 rumah rusak sedang

20.500 rumah rusak ringan

271 jembatan rusak

282 fasilitas pendidikan terdampak

Data tersebut terus diperbarui secara berkala karena proses evakuasi dan pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah.(*)