25 Jenderal Bintang Tiga Masuk Bursa Kapolri, Siapa Pengganti Listyo Sigit?

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai Reformasi Polri harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan sekadar tujuan.

ISESS merupakan lembaga kajian independen yang fokus pada isu keamanan dan strategi, terutama terkait pertahanan, militer, dan kebijakan publik di Indonesia.

"Jadi, kalau pembentukan Tim Reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, hal itu tak lebih dari angin surga," ujar Bambang kepada Tribunnews.com, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, tindakan represif kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh satuan internal.

Baca juga: Sinyal CPNS 2026 Menguat, Pemerintah Siapkan Formasi Baru hingga Tambahan Anggaran Besar

Baca juga: Daftar Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa: Ronaldo Terdepan, Salah dan Haaland Merangsek

Bambang menekankan, pergantian Kapolri pada dasarnya hanya persoalan hak prerogatif Presiden.

"Tetapi bila menginginkan perbaikan pada institusi Polri, ada hal-hal yang lebih substantif dan mendasar.

"Dimulai dari mengubah struktur dan sistem tata kelola kepolisian dengan melakukan revisi UU Polri," tegasnya.

Tradisi Kapolri Jarang Lebih 5 Tahun Menjabat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan ini jadi sorotan.

Di tengah desakan publik agar Listyo Sigit mengundurkan diri, 

Politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan ikut memberikan kritik. Menurutnya, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya yang sudah empat tahun diembannya. 

Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun. 

Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung 'lengser keprabon'. 

Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

"Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, "Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun," ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025). 

Semestinya, Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. 

Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri.  

 Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo. 

Sebenarnya, Prabowo juga bisa saja meminta Listyo Sigit untuk mundur. 

Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

“Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, "udah lah Sigit mundur aja kau". Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini," lanjutnya.  

Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

Bocoran DPR Kapolri Sigit sampai akhir tahun 2025

Komisi III DPR RI, yang memiliki kemitraan dengan Polri, memberikan sedikit bocoran.

Anggota Komisi III, Nasir Djamil, mengatakan bahwa meskipun belum ada surpres, informasi dari sumber yang dipercaya menunjukkan Listyo Sigit akan dipertahankan.

Namun, masa jabatannya hanya sampai akhir tahun 2025.

"Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025."

"Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025," kata Nasir, Sabtu (13/9/2025). 

Pernyataan ini cukup mengejutkan karena memberikan gambaran jelas mengenai rencana ke depan.

Di satu sisi, ada kepastian Listyo Sigit akan bertahan, di sisi lain, ada sinyal kuat bahwa pergantian akan terjadi.

Nasir Djamil menilai, sudah saatnya ada pergantian di tubuh Polri.

Menurutnya, hal ini wajar dalam konteks regenerasi.

Regenerasi kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan institusi terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

"Ya mudah-mudahan saja akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru," lanjut Nasir.

Ia berharap pergantian ini bisa membawa angin segar dan kemajuan bagi Polri.

Pemimpin baru diharapkan mampu merespons tuntutan publik dan memperbaiki citra institusi.

Baca juga: 4 Nama Kuat Calon Menkopolhukam, Mahfud MD hingga Jenderal Dudung: Siapa Pilihan Prabowo?

Baca juga: Karyawan Hotel, Restoran, dan Kafe Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPh 21 hingga Tahun 2026

Lebih lanjut, Nasir menyebut pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah hal yang biasa terjadi.

Ini merupakan hak prerogatif presiden dan tidak perlu menjadi isu yang terlalu dibesar-besarkan. 

Namun, ia juga memahami mengapa isu ini menjadi perhatian luas.

Publik menanti sosok baru yang dapat membawa perubahan fundamental.

Pertanyaan tentang siapa sosok yang akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit mulai beredar.

Namun, Nasir Djamil meminta publik untuk bersabar.

"Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini," tandas Nasir. 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com