Baru Sehari Menjabat, Menkeu Purbaya Diminta Diminta Mundur Usai Ucapkan Pernyataan Kontroversial

TRIBUNGORONTALO.COM -- Sehari setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi sorotan publik. 

Pernyataan pertamanya terkait 17+8 Tuntutan Rakyat dianggap kontroversial dan memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak.

Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta turun ke jalan Selasa (9/9/2025) siang untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. 

Massa menuntut agar Purbaya menunjukkan tanggung jawab penuh atau mundur dari jabatannya.

Pernyataan Purbaya yang menyebut tuntutan 17+8 sebagai “suara sebagian rakyat kecil” dianggap meremehkan aspirasi masyarakat luas. 
Aksi mahasiswa ini menegaskan bahwa publik tidak main-main dalam menagih janji pemerintah, terutama terkait isu kesejahteraan dan hak-hak masyarakat yang sudah lama tertunda.

Baca juga: Hadir dengan Layar 120Hz dan Kamera Depan 24MP, Begini Harga HP iPhone 17 Series Jelang Rilis

Sementara itu, Purbaya sendiri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menjadi solusi agar aspirasi masyarakat tersalurkan dengan cara lain. 

Namun, pernyataannya ini justru memicu kritik keras karena dianggap mengabaikan konteks nyata tuntutan rakyat.

Dilansir dari WartakotaLive.com, massa Aksi ini langsung mengepung di depan gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Barat sekitar pukul 14.30

"Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat," ucap Diallo.

Padahal menurutnya, berbagai tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kecil itu bukan semata lahir karena keinginan masyarakat.

Melainkan ada pemantik yang membuat masyarakat lelah dengan kondisi saat ini, di mana bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa.

Atas hal itu, Diallo menilai agar seharusnya Purbaya yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo itu dicopot atau minimal sadar diri untuk mundur dari jabatannya.

"Dia (Purbaya) mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, (tapi) karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," tukas dia.

Baca juga: GORONTALO TERPOPULER: 2 OPD Bakal Dilebur hingga Pembangunan Kanal Tanggidaa Dikebut

Sebelumnya, Purbaya saat ditanya soal 17+8 Tuntutan Rakyat yang masih ramai digaungkan publik di media sosial, mengaku belum mempelajarinya.

Namun, menurutnya, 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini.

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita," ujarnya.

"Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," imbuhnya saat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, usai dilantik, Senin (8/9/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Lebih lanjut, Purbaya Yudhi yakin tuntutan-tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya, jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen.

Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.

Baca juga: Ramalan Zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius Besok Rabu 10 September 2025: Cinta, Karier, Keuangan

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis," ujar Purbaya Yudhi sambil tersenyum.

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," tandasnya.

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

Dilansir laman resmi LPS, Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Purbaya lalu memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Sejumlah jabatan penting pernah diemban oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca juga: Benarkah PPPK Paruh Waktu Memiliki Jenjang Karier? Simak Fakta, Aturan, dan Penjelasan Lengkapnya

Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018-September 2020.

Ia juga pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016-Mei 2018.

Selain itu, Purbaya sempat ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada November 2015-Juli 2016.

Pada April 2015-September 2015, Purbaya menjabat Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

 Jabatan selanjutnya yakni, Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010-2014.

Kemudian, dirinya juga pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional pada 2010-2014.

Setelah itu, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2016.

Ia lalu ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri pada 2016.

Baca juga: Laman SSCASN Sering Down saat Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Tipsnya Agar Proses Lancar

Pada 2015, Purbaya dipilih sebagai Anggota Indonesia Economic Forum.

Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya Yudhi Sadewa mempunyai karier sebagai berikut:

• Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994);
• Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005);
• Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008);
• Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013);
• Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Harta Kekayaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya diketahui memiliki total kekayaan sebesar Rp 39,21 miliar atau meningkat 19,36 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 32,84 miliar.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), komponen harta kekayaan Purbaya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 30,50 miliar. Tanah ini terutama berada di Jakarta Selatan.

Purbaya juga memiliki kendaraan mobil Mercedes-Benz tahun 2008 senilai Rp 200 juta, BMW Jeep tahun 2019 senilai Rp 1,60 miliar.

Kemudian Toyota Alphard Minibus tahun 2019 senilai Rp 1 miliar dan Peugeot 5008 tahun 2019 senilai Rp 730 juta.

Baca juga: Moch Irfan Yusuf Resmi Jadi Menteri Haji dan Umrah Pertama di Indonesia, Ini Profil dan Sosoknya

Sedangkan kendaraan roda dua atau motor Yamaha XMAX 2018 sebesar Rp 55 juta, Honda Vario 125 tahun 2021 sebesar Rp 21 juta.

Lalu Surat berharga negara total Ro 220 juta, kas dan setara kas senilai Rp 4,20 miliar.

Rinciannya LHKPN

• Total kekayaan  di 2024 senilai Rp 39,21 miliar
• Tanah dan Bangunan Rp 30,50 miliar
• Kendaraan (mobil) Rp 3,53 miliar
• Motor Rp 76 juta
• Surat berharga Rp 220 juta
• Kas dan setara kas Rp 4,20 miliar
• Utang : tidak ada. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com