Nama Riza Chalid Muncul di Tengah Sorotan Kerusuhan Nasional, Kapolri Bereaksi

TRIBUNGORONTALO.COM — Nama Riza Chalid menjadi sorotan di tengah meningkatnya eskalasi kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Dugaan keterlibatannya dalam pendanaan aksi massa yang berujung pada pembakaran dan penjarahan memicu reaksi keras dari aparat keamanan dan jajaran pemerintahan.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, saat ditemui di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, menegaskan bahwa Polri tidak akan berspekulasi.

Katanya Polri akan bergerak berdasarkan bukti-bukti konkret yang ditemukan di lapangan.

“Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat, akan kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai semua akan kita cari tahu,” ujar Listyo menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan keterlibatan Riza Chalid.

Pernyataan ini muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih secara serentak mengunggah surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, mereka menyebut bahwa serangan terhadap Presiden bukan semata kritik politik, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan sikap tegasnya terhadap mafia.

Nama Riza Chalid disebut sebagai salah satu tokoh yang diduga berada di balik jaringan tersebut.

Presiden Prabowo: Ini Bukan Aspirasi, Ini Tindakan Makar

Dalam pernyataan terpisah, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah bentuk penyampaian aspirasi rakyat, melainkan tindakan yang terencana dan terstruktur.

Ia menyebut adanya kelompok tertentu yang sengaja menciptakan kekacauan dengan tujuan memprovokasi dan merusak stabilitas nasional.

“Ada sekelompok orang ini yang agaknya, yang kita lihat ini terencana. Ini datang ke suatu tempat bukan berasal dari situ, mau membakar, merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang ya. Jadi ini keprihatinan saya, tetapi tidak ada masalah. Kita akan tegas,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyinggung insiden pembakaran gedung DPRD di Makassar yang menewaskan empat ASN.

Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai bentuk makar, bukan demonstrasi.

“Inget di Sulawesi Selatan, empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik korban, gedung DPRD dibakar. Ini tindakan-tindakan makar. Ini bukan penyampaian aspirasi ya. Jadi, semua aparat negara akan selidiki siapa bertanggung jawab,” tegasnya.
 
Provokasi Digital dan Jejak Dana Mencurigakan

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid turut menyoroti peran ruang digital dalam memperkeruh situasi.

Ia menyebut bahwa media sosial telah dimanfaatkan secara terorganisir untuk menyebarkan konten provokatif, termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan isu SARA.

“Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi,” kata Meutya dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Meutya mengungkap adanya aliran dana besar melalui platform digital, termasuk monetisasi siaran langsung konten kekerasan yang terhubung dengan jaringan judi online.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kerusuhan bukanlah gerakan spontan, melainkan bagian dari skema yang lebih besar dan terstruktur.

Publik Menuntut Transparansi dan Ketegasan

Dengan munculnya nama-nama besar seperti Riza Chalid dalam pusaran kerusuhan, publik kini menuntut transparansi dan ketegasan dari aparat penegak hukum.

Penyelidikan terhadap aktor intelektual dan pendana kerusuhan menjadi ujian serius bagi komitmen negara terhadap keadilan, stabilitas, dan supremasi hukum.

Kapolri telah memastikan bahwa proses hukum akan berjalan berdasarkan fakta, sementara Presiden Prabowo menegaskan bahwa mandat rakyat akan ia jalankan tanpa kompromi terhadap mafia dan provokator.(*)