Sains dan Teknologi

Pemerintah Inggris Desak Akses Penuh ke iCloud, Apple Melawan

Pemerintah Inggris kembali menjadi sorotan setelah terungkap masih berupaya mendesak Apple agar memberikan akses penuh ke layanan iCloud,

Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com
Ilustrasi Apple hentikan layanan berlangganan. 

TRIBUNGORONTALO.COM — Pemerintah Inggris kembali menjadi sorotan setelah terungkap masih berupaya mendesak Apple agar memberikan akses penuh ke layanan iCloud, bahkan lebih luas dari yang semula diperkirakan.

Menurut dokumen hukum yang diperoleh Financial Times, Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) menginginkan akses "backdoor" tidak hanya ke layanan iCloud dengan enkripsi tertinggi, tetapi juga ke seluruh data standar iCloud, termasuk cadangan berbasis cloud yang menyimpan kata sandi hingga pesan pribadi.

Padahal, pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Tulsi Gabbard sempat menyatakan bahwa Inggris dan AS telah mencapai kesepakatan yang membuat permintaan tersebut ditarik.

Namun, dokumen hukum terbaru menunjukkan bahwa permintaan itu masih tetap berlaku.

Baik Apple maupun Home Office hingga kini belum memberikan komentar resmi.

Imbas Global, Bukan Hanya untuk Warga Inggris

Permintaan kontroversial ini awalnya mencuat sejak Januari lalu. Yang membuat AS ikut turun tangan adalah karena akses tersebut tidak hanya menyasar data warga Inggris, tetapi juga berpotensi membuka pintu terhadap seluruh pengguna iCloud di dunia.

Pada Februari, Apple bahkan terpaksa menarik fitur Advanced Data Protection (ADP) bagi pengguna iCloud di Inggris.

Perusahaan mengaku "sangat kecewa" dengan keputusan itu. Sebulan kemudian, Apple meluncurkan tantangan hukum menolak permintaan pemerintah Inggris.

Ancaman Privasi Global

Dasar hukum permintaan ini adalah Investigatory Powers Act, undang-undang yang kerap dijuluki para pengkritiknya sebagai “Snooper’s Charter.” Aturan tersebut dibuat untuk membantu penegak hukum dalam kasus serius seperti terorisme dan pelecehan seksual anak.

Namun, pakar menilai kebijakan itu justru berbahaya. Profesor keamanan siber dari Universitas Loughborough, Oli Buckley, memperingatkan bahwa menciptakan pintu belakang pada sistem Apple bisa menjadi bumerang.

“Begitu pintu belakang dibuka, Anda tidak bisa lagi benar-benar mengendalikan siapa yang masuk. Permintaan Home Office bukan sekadar meminta Apple meninggalkan kunci cadangan, tapi justru memastikan semua rumah di jalan itu memakai kunci yang sama,” ujarnya.

Menurut Buckley, hal ini mungkin memudahkan penyelidik, tetapi pada akhirnya membahayakan privasi setiap pengguna. (*)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved