Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Prioritaskan Infrastruktur Pendukung UMKM hingga Penanganan Banjir

“Infrastruktur itu sangat sentral. Kalau akses memadai, potensi ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” lanjut Risman.

Meski demikian, Risman menegaskan prioritas UMKM tidak mengesampingkan penanganan persoalan lain yang juga mendesak, terutama banjir dan kondisi darurat infrastruktur. 

Ia menyebut sebagian besar wilayah di Kabupaten Gorontalo memiliki potensi rawan banjir.

Penanganan banjir, menurutnya, melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS), sesuai kewenangan masing-masing.

“Sering kali masyarakat langsung menyebut PU. Padahal harus dilihat dulu kewenangannya, apakah sungai nasional, provinsi, atau kabupaten,” kata Risman.

Adapun sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, seperti kawasan Danau Limboto, Haya-haya Limboto Barat, hingga Tenilo. 

Penyebab banjir disebut bukan hanya curah hujan, melainkan sedimentasi sungai yang tinggi serta kerusakan tanggul yang terjadi bertahun-tahun.

“Di beberapa lokasi, sedimentasi sudah setara dengan permukiman. Tanggul menyempit dan mulai bocor. Ini yang berbahaya,” ujarnya.

Selain banjir, persoalan jembatan juga menjadi perhatian serius.

Dari total 225 jembatan di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 33 jembatan tercatat rusak berat dan sembilan di antaranya tidak lagi bisa dilalui.

“Kalau jembatan itu satu-satunya akses masyarakat, itu yang kami dahulukan penanganannya, meskipun sifatnya darurat,” katanya.

Namun jika masih tersedia jalur alternatif, penanganan terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran.

Pembangunan satu jembatan dengan bentang sekitar 20 meter membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar.

Risman menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong penanganan infrastruktur melalui program strategis pemerintah pusat dan provinsi, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Ia mengapresiasi peran masyarakat dan pihak lain yang secara swadaya membantu penanganan infrastruktur darurat, termasuk pembangunan jembatan gantung di sejumlah wilayah pedesaan.

Baca juga: Transformasi Digital di Kabupaten Gorontalo, Kadis Kominfotik: Bukan Lagi Pilihan tapi Kebutuhan