Pastikan 376 Guru Non-ASN Terima Tunjangan, Wabup Gorontalo Temui Komisi II DPR RI

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 376 guru non-ASN penerima sertifikasi di Kabupaten Gorontalo dipastikan tetap memperoleh hak tunjangan
• Wabup Tonny bersama rombongan menemui Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Hasil audiensi memastikan guru non-ASN tetap diakomodasi dalam Dapodik 2026

TRIBUNGORONTALO.COM – Wakil Bupati Gorontalo, Tonny Junus, memastikan sebanyak 376 guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) penerima sertifikasi tetap memperoleh hak tunjangan.

Kepastian itu diperoleh setelah pemerintah daerah melakukan serangkaian audiensi ke Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Tonny menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di Kabupaten Gorontalo.

Dalam kunjungan tersebut, Tonny didampingi Asisten III Haris Tome, Kepala BKPSDM Jufri Damima, serta Kepala Badan Keuangan Yanto Manan.

Rombongan menemui sejumlah pihak strategis di pusat untuk memastikan kebijakan nasional tidak merugikan tenaga pendidik non-ASN.

Audiensi pertama dilakukan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Dalam pertemuan itu, Tonny menyampaikan kekhawatiran daerah terhadap kebijakan seragam yang hanya mengakomodasi PNS dan PPPK dalam sistem kepegawaian nasional.

Menurut Tonny, kebijakan tersebut berpotensi menghambat penyaluran tunjangan sertifikasi bagi guru non-ASN dan non-database, meski mereka telah lama mengabdi dan masih dibutuhkan sekolah.

Ia menekankan bahwa Kabupaten Gorontalo masih mengalami kekurangan guru. Keberadaan ratusan guru non-ASN bersertifikasi justru menjadi penopang utama layanan pendidikan, terutama di wilayah yang belum terpenuhi formasi ASN.

Selain DPR RI, rombongan juga melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertemuan dilakukan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail.

Dari pertemuan tersebut, diperoleh kepastian bahwa guru non-ASN dan non-database penerima sertifikasi tetap dapat diakomodasi dan diinput dalam Dapodik tahun 2026.

Kepastian ini menjadi kabar baik bagi ratusan guru yang selama ini khawatir hak mereka akan terhenti akibat kebijakan baru.

Tonny menegaskan akan segera menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti hasil audiensi tersebut. Ia ingin kepastian hak para guru dapat direalisasikan secara cepat dan terukur.

Langkah ini sekaligus menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Tonny menilai, perjuangan ini bukan hanya soal tunjangan, tetapi juga pengakuan atas jasa guru non-ASN yang telah lama mengabdi.