Bupati Gorontalo, Ketua DPRD, hingga Kapolres Duduk Bersila Tanda Tangani Pakta Integritas

TRIBUNGORONTALO.COM – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira, Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ade Bagus, serta Dandim 1315/Kabupaten Gorontalo Letkol Arh Roma Laksana Yudha, serta pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Gorontalo bertemu massa aksi.

Mereka duduk bersila mendengarkan aspirasi demonstran.

Setelah mendengarkan tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo menyetujui penandatanganan Pakta Integritas.

"Kami sama-sama kita bersama apa yang menjadi tuntutan. Kami siap menandatangani (pakta integritas). Kami bersama bapak dan ibu," jelas Zulkifli Usira.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa Kabupaten Gorontalo Geruduk Kantor DPRD

Hal serupa diucapkan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.

"Saya di sini bukan mewakili partai politik, saya siap menandatangani," tegas Bupati Sofyan.

Selanjutnya, semua pihak terkait menandatangani Pakta Integritas sebagai berikut:

1. Menolak segala bentuk kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD di semua tingkatan

2. Mendesak RUU Perampasan Aset

3. Menolak kenaikan pajak

4. Meminta presiden mengevaluasi Kabinet Merah Putih

5. Mendesak Presiden Prabowo segera mengadili tujuh pelaku penabrak driver ojol

6. Menuntut pergantian Kapolri

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Gorontalo menggelar unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo pada Senin (1/9/2025).

Setibanya di Menara Keagungan Limboto pada pukul 13.48 Wita, massa aksi langsung menyuarakan tuntutan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

Tak hanya itu, mereka juga menyinggung tindakan represif kepolisian di Jakarta yang dinilai merugikan masyarakat.

"Kita hadir di sini sebagai bentuk kekecewaan terhadap anggota legislatif," ujar orator dengan lantang. 

Mereka merasa kecewa karena sebagian anggota DPR dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Beberapa saat kemudian, massa mulai bergerak memasuki halaman kantor DPRD. Di lokasi, aparat kepolisian dan TNI telah bersiaga, namun tidak satu pun terlihat membawa pentungan atau peralatan lain.

Kelompok massa yang berasal dari GMNI, KAMMI, hingga HMI ini diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang. 

Dalam orasinya, mereka meminta aparat untuk tidak bertindak represif dan memastikan aksi mereka berjalan damai. 

"Kami tidak akan membakar kantor DPRD, tenang saja," tegas orator, mengapresiasi sikap aparat yang tidak membawa senjata.

Namun, mereka tetap menyesalkan insiden represif yang terjadi di Jakarta dan menyerukan, "Kami meminta Presiden Prabowo agar segera mencopot Kapolri!"

Hingga pukul 14.34 Wita, kepulan asap hitam mengepul di depan kantor DPRD. 

Di tengah teriknya matahari, suara orator tetap lantang mengkritik para wakil rakyat. "Jika ada kebijakan yang dirasakan rakyat, maka hari ini kita tidak akan datang di sini," pungkasnya. (*)