Baca tanpa iklan
TRIBUNGORONTALO.COM – Inilah rangkuman berita terpopuler di Gorontalo, Minggu (10/8/2025), yang memuat berbagai peristiwa dan kisah human interest.
Sejak Sabtu (9/8/2025), ada tiga berita yang paling banyak dibaca, yakni sebagai berikut:
- Panggung Drag Race Pohuwato roboh.
- Pembayaran gaji tenaga kesehatan RSCG Boalemo tertunda hingga tiga tahun.
- 28 personel Damkar Kabupaten Gorontalo belum gajian selama dua bulan.
Ketiga berita lokal terpopuler tersebut telah dimuat di TribunGorontalo.com pada 9 Agustus 2025.
Baca juga: Rohana dan Rojali di Gorontalo, Sejumlah Warga Ungkap Alasan Lebih Suka Hanya Tanya Ketimbang Beli
BREAKING NEWS: Panggung Drag Race Pohuwato Gorontalo Roboh, Korban Dilarikan ke Puskes
Insiden mengejutkan terjadi di arena Komando Drag Championship Pohuwato yang digelar di Blokaplan Perkantoran Marisa, Kabupaten Pohuwato, Sabtu (09/8/2025).
Panggung utama yang menjadi pusat acara tersebut roboh pada Jumat (8/8/2025) sekitar pukul 14.20 Wita.
Panggung berbahan kayu dan baja itu awalnya berdiri megah untuk menyambut rangkaian lomba yang berlangsung sejak Jumat (8/8) hingga Minggu (10/8/2025).
Panggung dibangun setinggi kurang lebih dua meter dengan posisi tepat berada di belakang garis start.
Baca juga: Perkuat Bukti Dugaan Korupsi, Kejari Gorontalo Utara Bawa Ahli Konstruksi ke Masjid Jabal Iqro
Namun, di tengah persiapan lomba, bagian struktur atas panggung terlihat bergoyang sebelum akhirnya runtuh ke arah depan.
Sejumlah saksi mata mengungkapkan, robohnya panggung terjadi begitu cepat disertai suara dentuman keras.
“Sebentar lagi akan mulai, lalu panggung roboh," ungkap Nizam Hulopi, pengunjung yang berada di lokasi.
Direktur RSCG Boalemo Gorontalo Akui Pembayaran Jasa Umum Nakes Tertunda hingga 3 Tahun
Plt Direktur Rumah Sakit Clara Gobel (RSCG) Boalemo, Wahyudin Dangkua, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran honor jasa umum bagi tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.
Tunggakan tersebut disebut sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Wahyudin menjelaskan, penyebab utama keterlambatan bukan karena ketiadaan dana, melainkan persoalan regulasi.
Dalam Peraturan Daerah (Perda) lama, mekanisme pembagian jasa umum tidak diatur secara rinci.