"Ya yakin, kan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak meyakini. Saya selama ini melakukan riset, keliling, memahami, kemudian menangani," tuturnya.

Dedi pun menceritakan pengalamannya menangani anak-anak dengan perilaku khusus, termasuk saat menitipkan seorang anak yang kerap mencuri ke sebuah pesantren di Cireok.

"Itu anak SD kelas 5, sudah punya perilaku luar biasa. Jadi tidak mudah. Untuk menyelesaikan problem ini kita harus menangani secara bersama," ucap Dedi.

Terkait pengawasan, ia memastikan bahwa para siswa di barak militer tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diawasi oleh tenaga profesional dari berbagai latar belakang, termasuk pegawai Dinas Pendidikan yang akan memantau dari hari ke hari.

"Yang piket di situ ada dokter, ada psikolog, ada guru ngaji. Kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan. Dan sampai hari ini tidak ada," ungkap Dedi.

Baca juga: Panitia Kongres Persatuan PWI Terbentuk, Berikut Susunannya

Dedi Mulyadi setuju preman dimasukkan ke barak

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi setuju preman bakal dimasukkan ke barak untuk menjalani pendidikan militer.

Sebelumnya, Rocky Gerung menilai jika kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidak tepat.

Ia menambahkan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke barak militer daripada siswa.

Menurut Rocky Gerung, para preman yang seharusnya belajar disiplin sebelum diproses pidana.

"Yang mungkin yang lebih baik adalah preman ini yang dibawa ke barak militer karena dia manusia dewasa mampu untuk berpikir ulang kalau diberi semacam disiplin di barak militer dan mungkin pemasyarakatan awal kalau memang ada pidananya ya untuk dipenjara," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (9/5/2025).

Namun, Rocky tak sepakat dengan gebrakan Dedi Mulyadi yang membuat program barak militer untuk siswa-siswa nakal. 

Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. 

Rocky lebih setuju preman dibanding anak nakal yang dibawa ke barak militer.

Ia menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas.

"Masa dibawa ke barak militer," katanya.

Rocky mengingatkan bahwa militer merupakan tempat pendisiplinan tubuh terutama watak dengan cara sistem hierarki.

Pasalnya, kata Rocky, tentara hidup di dalam pendisiplinan dan sifatnya hierarkis.

"Nah, anak-anak yang bermasalah itu kalau dibawa ke situ dia akan dibentuk juga mentalnya itu secara hierarkis.  Sepenuh-penuhnya tidak saya setujui dalilnya cara berpikirnya itu atau gubernur siapa Jawa Barat ya yang punya ide yang sama," imbuhnya.

Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini Dedi Mulyadi.

Melalui unggahan instagram @dedimulyadi71, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme.

Dedi juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat.

"Saatnya preman masuk barak militer," tulis Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com, Senin (12/5/2025).

Prabowo dukung KDM berantas premanisme

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini punya 'bekingan' kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat. 

KDM, biasa dia dipanggil, mendapat dukungan penuh dari Presiden RI, Prabowo Subianto. 

"Saya mau ucapkan terima kasih, rasa hormat yang tinggi buat Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang dengan tegas, memberantas premanisme dan preman yang seringkali berbaju ormas," katanya seperti dikutip dari Instagramnya pada Senin (12/5/2025). 

Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. 

Pasalnya, saat ini pengusaha yang berinvestasi di Jawa Barat 'terusik' dengan kehadiran preman berbaju ormas. 

Mereka terus diganggu dan tak pernah bercerita ke luar karena takut dengan ancaman para preman. 

Baca juga: Korban Kebakaran Rumah di Jl HB Jassin Kota Gorontalo Mengungsi ke Rumah Mertua

Karena kondisi 'horor' itu lah, banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat.

"Para pengusaha ini banyak yang hari ini terintimidasi, dia tidak mau bercerita ke luar tapi dalam setiap waktu dia harus memberikan konsensi baik uang, pekerjaan maupun produksi, ini yang terjadi dan mereka tidak mau bercerita ke luar," katanya. 

Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak takut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. 

Hal itu diharapkan agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi. 

"Saya sejak lama selalu memberikan supporting pada industri yang ada di Indonesia, para pedagang dimanapun berada untuk memiliki rasa nyaman," katanya.

Presiden resah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah karena maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif.

Prasetyo pun menegaskan bahwa Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha.

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," imbuh dia.

Prabowo pun sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas.

Salah satu jalan keluar yang dibicarakan adalah kemungkinan pembinaan kepada ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat.

Namun, jika ditemukan tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucap Prasetyo.

Lebih lanjut ia menyatakan, pemberantasan aksi premanisme tidak hanya bergantung pada Satuan Tugas (Satgas) anti premanisme.

Menurutnya, fungsi itu turut bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya melalui pembinaan.

"Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ. Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," tandasnya.

 

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com