Demo BSG Gorontalo

30 Pedemo Bakar Ban di Depan Kanwil Bank SulutGo, Sebut BSG tak Layak di Gorontalo

Penulis: Redaksi
Editor: Wawan Akuba
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KANWIL BSG - Sejumlah pedemo bakar ban Kantor Wilayah BSG Gorontalo, ancam segel seluruh kantor di Gorontalo, Rabuy (16/4/2025).

Reporter: Sri Yolanda Tangahu, Mahasiswa Magan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sebanyak 30 orang dari Forum Pemuda Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Bank SulutGo (BSG) di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Rabu (16/4/2025).

Aksi berlangsung panas. Massa membakar ban bekas di depan kantor bank tersebut sebagai simbol perlawanan, sambil meneriakkan seruan “Boikot BSG!”.

Seorang warga bahkan mencorat-coret tulisan "BSG" di mesin ATM sebagai bentuk kekesalan.

Para pendemo menilai Bank SulutGo tidak layak lagi beroperasi di Gorontalo karena dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah.

Mereka juga menyebut bahwa para petinggi BSG telah melecehkan masyarakat Gorontalo.

“BSG ini seharusnya tidak layak di Provinsi Gorontalo. Semua pindah saham di BRI saja, di sini juga banyak Bank BRI,” teriak salah satu orator melalui megafon.

Forum Pemuda Gorontalo juga mendesak pemerintah provinsi serta kabupaten/kota agar segera menarik dana (saham) dari Bank SulutGo dan memindahkan pembayaran gaji ASN ke bank lain.

Berikut draf berita dengan judul "Mahasiswa Ngotot Bank Sulut 'Ditendang' dari Gorontalo, Minta Lobi-lobi Politik tak Digubris":

Yasmin Dalanggo (23), Koordinator Lapangan Forum Pemuda Gorontalo, menyatakan bahwa BSG dinilai tidak memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Gorontalo.

“Hari ini BSG seakan-akan tutup mata dan telinga. Ada lobi-lobi politik yang dilakukan oleh pihak bank terhadap pimpinan daerah agar saham tidak ditarik. Kami datang menolak itu,” tegas Yasmin.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Bank SulutGo di Provinsi Gorontalo hanya menyisakan kekecewaan.

Padahal, Gorontalo memiliki saham yang cukup besar di BSG. Namun representasi dan manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai minim.

“Kami mendukung penuh sikap pimpinan daerah yang ingin memindahkan dana dari BSG. Jangan karena ada lobi politik, kemudian niat itu dilunakkan,” ujarnya.

Peserta aksi kebanyakan berasal dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Mereka menilai keputusan-keputusan penting di tubuh BSG sangat timpang dan tak melibatkan perwakilan dari Gorontalo.

“Aksi ini murni bentuk kekecewaan kami. Dari hasil rapat luar biasa di Manado, semua komisaris berasal dari sana. Tidak ada satu pun dari Gorontalo, padahal kita punya saham,” ujar seorang mahasiswa peserta aksi.

Dengan semangat “Boikot BSG”, massa mendesak agar seluruh kepala daerah di Gorontalo bersikap tegas dan tidak tergoda bujukan politik.

Mereka bahkan mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika pemerintah tak segera mengambil keputusan konkrit.

 RUPS BSG

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menyatakan mempertimbangkan ulang komitmen investasi di Bank SulutGo. 

Hal itu gara-gara tak satupun perwakilan dari Gorontalo yang dilibatkan dalam struktur komisaris maupun direksi.

Ketegangan antara pemerintah daerah Gorontalo dan manajemen Bank SulutGo terus berlanjut pasca digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 9 April 2025 di Manado.

Melalui Juru Bicaranya, Supriyanto Radjak, Pemprov menyatakan mempertimbangkan ulang komitmen investasi di bank milik bersama itu.

“Gubernur memahami bentuk kekecewaan para kepala daerah pemegang saham di Gorontalo atas hasil RUPS LB. Ketidakhadiran perwakilan Gorontalo di jajaran direksi dan komisaris telah dikomunikasikan kepada Gubernur,” kata Supriyanto dalam pernyataan resminya.

Sebelumnya, dalam RUPS Tahunan, Pemprov sempat menyampaikan rencana menambah penyertaan modal sebesar Rp5 miliar ke Bank SulutGo.

Namun kini, rencana tersebut akan ditinjau ulang.

“Langkah ini sebagai respons atas hasil RUPS LB yang tidak mencerminkan keterwakilan proporsional,” lanjut Supriyanto.

Selain soal penyertaan modal, Pemprov juga akan mengevaluasi posisi Bank SulutGo sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Kajian akan dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi, dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan regulasi terkait bank daerah.

Saham Pemda Gorontalo di Bank SulutGo
Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham signifikan di Bank SulutGo (BSG).

Meski persentasenya tidak sebesar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kontribusi Gorontalo melalui penyertaan modal tetap menjadi bagian penting dalam struktur kepemilikan bank tersebut.

Berdasarkan data dikutip dari laman resmi Bank SulutGo, total saham yang dimiliki seluruh pemerintah daerah di Gorontalo mencapai Rp 235,1 miliar.

Jumlah ini rupanya setara dengan 18,65 persen dari total saham Bank SulutGo yang mencapai Rp 1,2 Triliun.

Penyertaan modal terbesar berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 72,9 miliar (5,79 persen).

Disusul oleh Pemkab Boalemo dengan Rp 48,1 miliar (3,82 persen), serta Pemkot Gorontalo sebesar Rp 34 miliar (2,70 persen). 

Sementara pemerintah kabupaten lainnya seperti Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara masing-masing juga berkontribusi meskipun dengan jumlah lebih kecil.

(*)