TRIBUNGORONTALO.COM, Boalemo – Sejumlah anggota DPRD Boalemo, Gorontalo, mendesak pemerintah daerah segera menarik seluruh kas daerah dari Bank SulutGo.

Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tidak adanya perwakilan Gorontalo di jajaran Komisaris maupun Direksi.

Rupanya, kekecewaan mendalam terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank SulutGo yang digelar pada 9 April 2025 di Manado juga dialami para aleg setempat.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Arman Naway, menyebut keputusan manajemen Bank SulutGo sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi saham dari Gorontalo, termasuk Boalemo.

“Spirit penarikan saham ini bukan karena kita tidak kebagian jabatan, tapi karena kita dianggap tidak layak diperhitungkan. Gorontalo hanya dianggap sebagai pemegang saham kelas dua,” tegas Arman, Jumat (11/4/2025).

Ia menilai langkah paling konkret yang bisa diambil adalah memindahkan seluruh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), termasuk seluruh transaksi belanja dan pembayaran gaji ASN, dari Bank SulutGo ke bank lain.

“Kalau kasnya masih di sana, meski saham sudah ditarik, Bank SulutGo tetap untung dari uang kita. Jadi jangan setengah-setengah,” ucap Arman.

Arman juga mendorong revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) terkait penyertaan modal dan penetapan rekening kas daerah.

Ia menekankan pentingnya dasar hukum agar Pemda bisa memutus hubungan operasional dengan Bank SulutGo secara sah dan legal.

Dorongan Pembentukan Bank Daerah

Lebih jauh, Arman mendukung penuh wacana pembentukan bank milik daerah Gorontalo.

Ia percaya, jika daerah lain bisa mengelola bank sendiri, maka Gorontalo pun mampu.

“Sudah saatnya kita berdiri di kaki sendiri. Kita punya SDM, kita punya potensi, dan kita punya harga diri,” katanya.

Senada, anggota Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, menilai keputusan Bank SulutGo menyakiti harga diri Gorontalo.

Ia meminta agar Pemda Boalemo tidak berhenti pada wacana, tapi segera mengambil tindakan nyata.

“Kalau Pemda tidak segera bergerak, kami dari DPRD akan bersuara lebih besar. Ini bukan soal kursi, ini soal keadilan,” kata Hardi.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap langkah Pemda agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Helmi Rasyid, ikut menegaskan bahwa pernyataan Bupati Boalemo terkait penarikan saham dari Bank SulutGo harus dibuktikan dengan aksi nyata.

“Kalau tak ada langkah konkret, kami akan mempertanyakan apa sebenarnya motif di balik pernyataan itu. Jangan sampai hanya jadi permainan politik,” ujarnya.

Helmi mengingatkan bahwa Boalemo merupakan pemilik saham terbesar kedua dari Gorontalo setelah Pemprov, sehingga memiliki hak penuh untuk mengevaluasi arah kebijakan keuangan daerah.

Ketiga anggota DPRD sepakat bahwa penarikan kas daerah, evaluasi penyertaan modal, dan dorongan pembentukan bank sendiri adalah bentuk perlawanan terhadap ketimpangan kepemilikan dan pengambilan keputusan di Bank SulutGo.

Menurut mereka, Gorontalo tak seharusnya terus-menerus menjadi pemegang saham minoritas yang diabaikan.

“Ini bukan sekadar aksi protes, ini tentang menjaga harga diri dan memperjuangkan kemandirian ekonomi daerah,” tutup Arman.(*)