TRIBUNGORONTALO.COM - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran.

Ancaman tersebut dipicu oleh adanya korupsi di Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp 193 triliun.

Adanya korupsi tersebut membuat Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengkhawairkan dana puluhan ribu triliun yang akan dikelola oleh Danantara.

"Direksi Pertamina Patra Niaga saja korupsi Rp 193 triliun, Menteri BUMN tidak bisa mencegah. Apalagi dana puluhan ribu triliun di Danantara, apakah aman dinakhodai oleh Pejabat yang sama, yaitu Menteri BUMN dan Menteri Investasi?" ucap Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima Tribun Gorontalo, Kamis (27/2/2025).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 tersangka Direksi Pertamina Patra Niaga yang diduga melakukan oplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax, sehingga negara diduga dirugikan Rp 193 triliun. 

Korupsi tersebut dianggap sebagai kejahatan luar biasa bagi buruh, lantaran terjadi di tengah banyaknya buruh yang kehilangan pekerjaan.

"Korupsi sangat menyakitkan buruh, apalagi hingga triliunan rupiah, di tengah maraknya ribuan buruh yang ter-PHK sehingga kehilangan pekerjaan dan pendapatannya," kata Said Iqbal.

Maka dari itu, kasus korupsi direksi Pertamina Patra Niaga ini harus diawasi ketat agar tak berakhir seperti kasus Harvey Muis dan Dirjen Anggaran Kemenkeu yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Berdasarkan data yang dirangkum KSPI, sepanjang tahun 2024, ratusan ribu buruh tekstil dan garmen sudah terkena PHK dan menjadi pengangguran. 

Baca juga: Masyarakat Bisa Menggugat dan Minta Ganti Rugi ke PT Pertamina Jika Pertamax Oplosan Pertalite

Awal tahun 2025, hampir seribu pekerja Sanken Indonesia ter-PHK karena pabriknya tutup. Lebih dari seribu buruh Yamaha Music juga ter-PHK karena pabriknya direlokasi ke Cina. 

Ratusan buruh di PT Tokay Bekasi pun mengalami PHK. Ribuan buruh di industri otomotif, terutama di pabrikan truk dan dump truck, berpotensi terkena PHK akibat impor truk dari China yang semakin tidak terkendali.

"Lalu, di mana Menteri Investasi yang juga menjadi bagian dari BPI Danantara dalam mencegah PHK besar-besaran di sektor riil ini? Di mana fungsi pengawasan Menteri BUMN terhadap korupsi di Pertamina? Apa yang sudah dilakukan oleh Menaker, Menperin, dan Menko Perekonomian terhadap situasi ini?" tanya Said Iqbal.

Kondisi ini tentu saja melunturkan kepercayaan buruh terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dikelola oleh orang yang sama.

Maka dari itu, buruh mengancam akan melakukan aksi besar-besaran terhadap kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga dan ancaman PHK di sektor riil. 

Buruh Kritisi Ironi Danantara di Tengah Gelombang PHK

Partai Buruh dan KSPI menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun, mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang komposisi kepemimpinan Danantara yang dianggap tidak berpihak pada kaum buruh.

Menurut Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal dalam siaran pers Rabu (26/3/2025), Menteri Investasi yang juga menjabat sebagai CEO Danantara memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam menangani kepentingan buruh. 

Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan Omnibus Law yang digagas oleh Menteri Investasi telah merusak masa depan buruh.

"Saat Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian mengetahui bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025?" tanya Said Iqbal.

Baca juga: Sosok 2 Pejabat Pertamina Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Mentah, Sempat Dijemput Paksa

Selain itu, Said Iqbal juga mengungkapkan bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025. 

Ia mencontohkan PT Sanken, PT Yamaha Musik, dan PT Tokai yang telah melakukan PHK massal.

Partai Buruh dan KSPI berpendapat bahwa Danantara harus dikelola oleh pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dalam menangani kepentingan buruh.

Mereka juga menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja, dan otomotif truk.

Partai Buruh dan KSPI pun mempertanyakan apakah masih ada harapan bagi buruh dengan adanya Danantara.

Untuk menanggapi hal ini, Partai Buruh dan KSPI akan melakukan aksi besar-besaran sebelum bulan Ramadan.

Mereka akan menggelar demonstrasi di Istana Merdeka dan kantor gubernur di seluruh Indonesia untuk menuntut penghentian PHK di berbagai sektor industri.

(Tribungorontalo.com)