Biden menyatakan bahwa ByteDance terus mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat

Pada tahun 2022, Biden menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah.

Bantahan TikTok

TikTok dan ByteDance membantah bahwa aplikasinya mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

Selama sesi dengar pendapat untuk memprotes larangan tersebut ke pengadilan banding federal awal tahun ini, pengacara eksternal TikTok, Andrew Pincus, membahas potensi dampak larangan tersebut.

"Hukum yang ada di pengadilan ini belum pernah ada sebelumnya, dan dampaknya akan sangat mengejutkan," kata Pincus.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kongres secara tegas menargetkan anggota pemerintah AS, membungkam suaranya dan suara 170 juta warga Amerika."

Baca juga: Sahrul Gunawan - Gun Gun Gunawan Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi usai Kalah Pilkada 2024

Baca juga: Cerita Gias Tomayahu, Duta Budaya FSB UNG 2024

Selama beberapa bulan terakhir dan dalam petisinya ke pengadilan banding federal, ByteDance mengklaim bahwa menjual platform tersebut tidak memungkinkan, baik secara komersial, teknologi, maupun hukum.

Dalam pendapatnya, pengadilan banding federal menyatakan bahwa mereka memahami larangan aplikasi media sosial tersebut akan memiliki "implikasi signifikan" bagi platform dan penggunanya.

"Kecuali TikTok melaksanakan divestasi yang memenuhi syarat paling lambat 19 Januari 2025, platformnya secara efektif tidak akan tersedia di Amerika Serikat, setidaknya untuk sementara waktu," demikian pernyataan pendapat tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TikTok Terancam Diblokir di AS per 19 Januari 2025, ByteDance Minta Tinjauan Mahkamah Agung, https://www.tribunnews.com/internasional/2024/12/10/tiktok-terancam-diblokir-di-as-per-19-januari-2025-bytedance-minta-tinjauan-mahkamah-agung?page=all.