TRIBUNGORONTALO.COM-Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan, jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi.

Pasalnya Listyo adalah orang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. 

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers yang turut dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024). 

Deddy awalnya menyampaikan, jika Pemilu Indonesia kemarin termasuk Pilkada adalah Pemilu yang paling cacat karena ulah Joko Widodo atau Jokowi. 

"Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," kata Deddy. 

Menurutnya, dengan widanya hal itu, akhirnya digerakanlah Partai Cokelat yang menjadi kosakata baru dalam perpolitikan Indonesia masa kini. 

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo, meminta para elite politik untuk mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi.

Terutama untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan. 

Hal itu disampaikannya menanggapi adanya tudingan Polri terlibat dalam dukungan terhadap calon tertentu di Pilkada Serentak 2024.

“Elite politik, termasuk PDI-P saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik," kata Najih kepada wartawan Senin (2/12/2024).

Baca juga: Kronologi Dua Nelayan Gorontalo Utara Bisa Hilang saat Menjala Ikan hingga Ditemukan Tewas

Ada pun tudingan itu sebelumnya disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis (29/11/2024). 

“Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan," ucapnya.

Najih juga mengangap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. 

Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.