TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menimbulkan pro dan kotra.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Gorontalo tetap solid dan menyerahkan penyelesaian persoalan pelengseran Suharso Monoarfa ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Demikian putusan rapat DPW PPP Gorontalo terkait Suharso Monoarfa. Partai berlambang ka'bah ini pun memantapkan konsolidasi menghadapi Pemilu 2024.

Ketua DPW PPP Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, telah terjadi pergantian kepemimpinan tingkat pusat PPP. Suharso Monoarfa diganti Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan sudah keluar surat dari Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

Kata Nelson Pomalingo, bebeberapa hal menjadi kesepakatan PPP Gorontalo. "Problem ini kita serahkan ke tingkat nasional partai. Kita tetap bersatu di sini dan kita tetap mau kerja-kerja elektoral agar PPP di Provinsi Gorontalo tetap solid," ujarnya kepada TribunGorontalo.com, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Mardiano Lengserkan Suharso Monoarfa: Berimbas ke Daerah? Simak 8 Figur Ketum PPP

"Tentunya di 2024 kita tetap bagus," tukasnya.

Walaupun demikian, kata Bupati Gorontalo ini, PPP Gorontalo memiliki tim kajian untuk menyampaikan pikiran-pikiran banding.

PPP di daerah tidak sekadar menyerahkan hal tersebut ke tingkat nasional, tetapi ada juga kontribusi pikiran banding ke tingkat nasional.

"Kontribusi pikiran kami ini dibuatkan tim kajian, kemudian kita sampaikan ke tingkat nasional bahkan kami teruskan ke daerah, agar supaya bukan sebagai personifikasi, bukan soal Pak Harso (Suharso) dan bukan soal Pak Mardiono, tetapi kita bicara partai ini bagaimana kita bersatu dan 2024 kita solid serta kita menang," ujarnya.

Lanjut dia, melalui kajian itu akan tanyakan apakah secara Sipol KPU tidak akan bermasalah di kemudian hari.

"Itu yang akan kita sampaikan, sehingga ada langkah kongkret di DPP siapapun dia, untuk mengatasi ini supaya tidak merambah sampai ke bawah. Apalagi sampai dengan kita tidak masuk hingga ke DPR RI nanti," katanya.

"Kalau di tingkat kabupaten kota dan Provinsi Gorontalo saya kira tidak terlalu masalah, karena tanpa ada kursi di DPR RI pun kita tetap ada kursi di daerah. Apalagi partai ini, partai sejarah atau partai tertua," tegasnya.

Lanjut Bupati dua periode itu, terkait konsolidasi organisasi juga menjadi pembahasan. Begitu juga bakal calon legislatif (bacaleg) pemenangan sampai pada tingkat ranting ini terus lakukan.

Baca juga: Suharso Monoarfa Melawan: Tim Hukum Tolak Perubahan Struktur PPP

"Kami tidak mau terpengaruh dengan kondisi yang ada karena ini adalah nasib kita semua yang berada di daerah, ada yang mau jadi DPRD kota, provinsi, bahkan jadi bupati dan lainnya sehingga itu menjadi cita-cita bersama demi membangun daerah," tuturnya.

Intinya, kata Nelson, untuk di DPW hingga tingkat DPC dan ranting tetap solid. "Apa yang terjadi di sana, itu urusan di sana namun kita memberi kontribusi pemikiran ke sana, bagaimana antara Pak Harso dan Mardiono tetap bersatu, dan jangan melihat ego sendiri, namun lebih melihat keberlanjutan partai itu apalagi kita termasuk partai di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Mardiono menegaskan, PPP tidak mengalami perpecahan menyusul lengsernya Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Mardiono menyatakan bahwa hubungannya dengan Suharso juga baik-baik saja.

“Jadi tidak ada jarak antara saya dengan Beliau. Jadi tidak ada perpecahan itu di dalam tubuh PPP,” kata Mardiono setelah menyerahkan SK Kemenkumham terkait kepengurusan baru PPP di KPU RI, Jakarta, Senin (12/9/2022) sore.

Mardiono juga menyatakan, Suharso baginya merupakan seorang mentor dan guru. Karena itu, ia mengatakan, hubungannya dengan Suharso pun tetap baik.

Selain itu, menurut dia, partai tak akan mengalami perpecahan sekalipun pemimpin PPP berganti.

“Jadi prinsip para kader itu Insya Allah tidak akan terpengaruh dengan proses-proses pergantian kepemimpinan,” ujar dia. “Kita tahu, saya pikir kader-kader juga sudah semakin dewasa,” kata dia.

Mardiono menggantikan Suharso Monoarfa menjadi Pelaksana Ketua Umum PPP berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengeklaim usulan pemberhentian Suharso disampaikan 30 dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW).

Baca juga: Sandiaga Uno dan Suharso Monoarfa Masuk Figur Capres Paling Disukai

Di sisi lain, kubu Suharso menolak pergeseran itu dan bakal menggugat hasil Mukernas itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski ada silang pendapat di internal PPP soal pucuk pimpinan partai ka'bah, Kemenkumham tak butuh waktu lama mengesahkan kepemimpinan Mardiono.

(*)