TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta – Biaya hidup murah perlu diwujudkan untuk mereka yang akan menempati atau bekerja di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara di Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pesan pada bakal Kepala Badan Otorita IKN yang disebut-sebut akan segera dilantik Presiden dalam waktu dekat. Basuki berharap Kepala Badan Otorita benar-benar memahami visi Presiden yang akan diimplementasikan di IKN.

“Jadi nanti siapapun yang ditunjuk sebagai Badan Otorita harus tau persis visi presiden ini untuk mengimplementasikannya,” kata Basuki dalam talkshow ‘Menuju Ibu Kota Negara Baru’, Rabu (23/2/2022).

Sebelumnya, Menteri PUPR menjelaskan Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, telah dimulai Tahun 2022.

Baca juga: Jokowi Beberkan Dana APBN yang Akan Dipakai untuk Membangun IKN

KIPP diketahui memiliki luas 6.671 hektar yang dibagi 3 kawasan klaster yakni Kawasan Inti Pemerintah, Pendidikan dan Kesehatan.

Dengan adanya pencampuran ini diharapkan IKN bukan hanya kota pemerintahan, agar biaya hidup di sana tidak mahal dan kondisinya tidak sepi.

“Ada kantor Presiden, kantor DPR, MPR, DPD, MA, kantor Menko itu yang akan kita utamakan bangun di KIPP,” lanjutnya.
Basuki mengatakan 70 persen KIPP harus hijau, dimana 20 – 30 persen baru terdiri dengan bangunan-bangunan.

Hal ini seperti apa yang telah disampaikan presiden dalam pidatonya. Untuk itu, ia berharap Kepala Badan Otorita IKN dapat menerjemahkan visi Presiden tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri PUPR: Biaya Hidup di Ibu Kota Negara Nggak Boleh Mahal