90 Persen Perpustakaan di Gorontalo tak Terakreditasi, Rata-rata Kekurangan Buku

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Provinsi Gorontalo tercatat memiliki hampir 2.000 perpustakaan.

Jumlah itu mencakup perpustakaan umum, sekolah, desa hingga lembaga keagamaan.

Namun sayangnya, kualitas dan standarisasi layanan masih jauh dari harapan.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, mengungkapkan dari ribuan perpustakaan tersebut, hanya sebagian kecil yang sudah memenuhi standar akreditasi.

“Dari total itu, yang sudah terakreditasi belum sampai 10 persen,” ujarnya dalam rapat TAPD di DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (22/8/2025).

Menurut Ridwan, akreditasi penting karena menjadi tolok ukur pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan. 

Ada banyak komponen yang dinilai, salah satunya jumlah koleksi buku.

Ridwan mencontohkan, Perpustakaan Daerah Gorontalo yang menyandang nama besar HB Jassin, seharusnya memiliki sedikitnya 50.000 judul buku. 

Namun kenyataannya, koleksi yang tersedia masih jauh di bawah standar.

“Kondisi yang ada saat ini, belum ada separuh yang di dinas,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sarana dan prasarana pendukung juga masih minim. 

Ruangan perpustakaan disebut panas karena belum dilengkapi pendingin udara.

Bahkan, banyak koleksi yang dimiliki hanyalah buku pelajaran yang sama dengan yang digunakan siswa di ruang kelas.

“Hal itu menurutnya cukup mempengaruhi minat baca anak-anak di Provinsi Gorontalo,” jelas Ridwan.

Meski demikian, Ridwan menyebut capaian literasi Gorontalo masih bisa diperhitungkan. 

Berdasarkan hasil survei Perpusnas tahun 2024, tingkat kegemaran membaca masyarakat berada pada angka 62,5 persen. 

Sementara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tercatat sedikit lebih tinggi.

Masalah lain yang dihadapi adalah tenaga pustakawan. 

Banyak perpustakaan sekolah yang dikelola oleh guru yang diperbantukan.

“Yang ada saat ini, guru yang diperbantukan untuk mengelola perpustakaan. Sehingga perpustakaan tidak tiap saat buka, nanti saat guru tersebut tidak ada jam di kelas,” jelas Ridwan.

Persoalan perpustakaan di Gorontalo juga menjadi perhatian DPRD Provinsi. 

Anggota Komisi IV DPRD, Ghalieb Lahidjun, mengakui bahwa kualitas perpustakaan di daerah masih tertinggal jauh.

Ia menyayangkan kondisi tersebut, apalagi Perpustakaan Nasional sendiri mengabadikan nama tokoh literasi asal Gorontalo, HB Jassin.

“Sementara kualitas perpustakaan di daerah kita masih di level begini,” katanya.

Untuk itu, ia menegaskan pihaknya mendorong adanya alokasi anggaran tambahan melalui APBD perubahan 2025 guna menambah koleksi buku.

“Ia bahkan ‘memaksa’ sekian miliar dana di APBD perubahan 2025 untuk memenuhi jumlah koleksi buku. 

Namun menurutnya, semuanya bertahap dengan skema yang harus dipikirkan dengan matang,” tulis catatannya.

Ghalieb berharap langkah bertahap ini mampu meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi standar akreditasi.

“Setidaknya bertahap dilaksanakan agar supaya pemenuhan kualitas perpustakaan daerah itu dimaksimalkan, itu yang menjadi catatan,” pungkasnya. (*/Jian)