BP Haji Rekrut SDM Besar-Besaran, Siapkan Tenaga Baru untuk Penyelenggaraan Haji 2026

TRIBUNGORONTALO.COM -- Badan Pengurus Haji (BPH) bakal membuka perekrutan besar-besaran di tahun 2026 nanti.

Hal ini dilakukan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan.

Selain itu juga untuk menanggulangi kesalahan yang terjadi pada tahun ini.

Dilansir dari TribunPriangan.com, loker yang rencananya akan dibuka dalam konteks besar-besaran tersebut pun kabarnya juga terbuka untuk pelamar nonmuslim.

Langkah ini menjadi bagian dari proses transisi kelembagaan BP Haji yang kini berdiri sebagai otoritas tunggal pengelolaan haji, menggantikan peran Kementerian Agama secara bertahap.

Hal ini disampaikan langsung, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca juga: Ponsel Palsu Merajalela di Indonesia dari Brand Ternama, Begini Cara Cek HP Asli atau Palsu

Dahnil menyampaikan bahwa lembaga yang baru dibentuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut memerlukan sumber daya manusia (SDM) baru, untuk mematangkan fungsi dan tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama.

"Kami sedang mematangkan proses pergeseran SDM perhajian dari Kementerian Agama baik di pusat, wilayah, hingga daerah," ujar Dahnil, dikutip dari detikcom, Jumat (18/7).

Lowongan kerja BP Haji untuk penyelenggaraan di 2026 akan mengusung prinsip keterbukaan dan inklusivitas. 

Dahnil menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya menerima pelamar beragama Islam, melainkan juga membuka peluang bagi SDM lintas agama.

Dahnil berpendapat bahwa kebijakan ini selaras dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai toleransi yang menjadi pondasi pendirian BP Haji.

"Bersamaan itu, kami juga menyiapkan skema rekrutmen SDM fungsional dan struktural BP Haji yang lebih terbuka, termasuk melibatkan SDM lintas agama," kata Dahnil.

Sampai saat ini, informasi resmi mengenai tahapan dan jadwal pendaftaran belum dirilis, tapi akan diumumkan dalam waktu dekat. 

Format rekrutmen rencananya akan seperti CPNS atau PPPK seperti di kementerian atau lembaga.

Baca juga: Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025 untuk Mahasiswa Baru, Cek Besaran Bantuan dan Cara Klaimnya

Dimana dalam proses rekrutmen, BP Haji juga menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan. 

Kelembagaan ini dibangun dengan semangat proporsional dan representatif, yang melibatkan SDM dari berbagai latar belakang kementerian dan lembaga.

Selain itu, BP Haji memastikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dan penataan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terukur. 

Hal ini dimaksudkan agar ke depan pelayanan ibadah haji dapat berlangsung dengan lebih efisien, profesional, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah.

Apa Itu BPH dan Apa Tugasnya?

Sekedar info, Badan Pengawas Haji adalah lembaga atau institusi yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, baik dalam hal pelayanan jemaah, pengelolaan keuangan, maupun pelaksanaan teknis di dalam dan luar negeri, agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik yang berkualitas.

Baca juga: Daftar Lengkap Gaji ASN per Golongan Agustus 2025 Plus Tunjangan Usai Terdampak Inflasi

Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk menjamin ibadah haji yang aman, nyaman, efisien, transparan, dan akuntabel bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

Adapun tugas umum dari Badan Pengawas Haji, adalah:

• Mengawasi pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh: dari pendaftaran, bimbingan, keberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi, hingga kepulangan.
• Menilai kinerja Kementerian Agama sebagai penyelenggara.
• Mengawasi penggunaan anggaran haji dan dana setoran jemaah.
• Melindungi hak jemaah haji dari praktik-praktik tidak profesional atau korup.
• Memberikan rekomendasi perbaikan dan evaluasi kebijakan.
• Melindungi jemaah haji dari pelayanan yang buruk dan potensi penyelewengan.
• Memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan haji.
• Mendorong perbaikan sistem dan kebijakan penyelenggaraan haji.
• Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat.
• Menjamin pelaksanaan haji sesuai nilai-nilai syariat dan hukum negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Haji bukan satu lembaga tunggal, melainkan terdiri dari berbagai institusi yang saling melengkapi. 

Masing-masing memiliki wewenang untuk mengawasi aspek tertentu dari penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari kebijakan, keuangan, pelayanan, hingga pengaduan masyarakat, yang bertujuan untuk menjamin ibadah haji yang aman, nyaman, bermartabat, dan bebas dari penyimpangan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com