7 Ribu Warga Gorontalo Keluar dari Status Miskin hanya Dalam Enam Bulan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sekitar 7.290 warga Gorontalo resmi “naik level” alias keluar dari garis kemiskinan dalam kurun enam bulan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada Maret 2025 tercatat sebanyak 162,74 ribu orang.

Jumlah ini menurun dibanding September 2024 yang mencapai 170,03 ribu orang.

Artinya ada 7,29 ribu orang yang berhasil memperbaiki kondisi ekonominya.

Baca juga: Gelombang Tinggi Ancam Perairan Gorontalo, Nelayan Diminta Waspada

Penurunan ini juga terlihat dari persentase penduduk miskin yang turun dari 13,87 persen pada September 2024 menjadi 13,24 persen pada Maret 2025, atau turun 0,63 persen poin.

Kota dan Desa Sama-sama Membaik

Penurunan angka kemiskinan tak hanya terjadi di kota, tapi juga di desa.

Di perkotaan, jumlah penduduk miskin turun 1,48 ribu orang (dari 28,49 ribu ke 27,01 ribu).

Persentasenya pun turun dari 4,99 persen menjadi 4,68 % .

Di perdesaan, penurunannya lebih drastis, yakni dari 141,54 ribu orang menjadi 135,73 ribu orang, alias berkurang sekitar 5,81 ribu jiwa.

Persentase kemiskinan di desa pun menyusut dari 21,62 % menjadi 20,80 % .

Meskipun belum bisa disebut kaya raya, keberhasilan ribuan warga Gorontalo lepas dari status “miskin” layak diapresiasi.

Ini menunjukkan ada geliat ekonomi yang membaik di akar rumput.

Namun, PR besar tetap menanti. Pasalnya, angka kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih tinggi dibanding perkotaan. 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menjelaskan bahwa penurunan ini bukan kebetulan.

Kata dia hasil ini karena upaya konsisten dan terarah Pemprov Gorontalo di bawah kendali Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah.

Berbagai program langsung menyasar masyarakat miskin dan rentan.

"Ini dipengaruhi faktor dari berbagai kegiatan-kegiatan yang gencar dan aktif dilakukan pemprov," katanya.

Langkah-langkah yang dimaksud seperti membantu UMKM, Program Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera (UEP PK), dan distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Adapula penanganan daerah rawan pangan, pelaksanaan pasar murah serta kegiatan-kegiatan lainnya yang fokus pada target masyarakat miskin,” jelas Wahyudin.

Program-program ini dirancang untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, memastikan ketersediaan pangan, serta menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga.

Bantuan UMKM dan UEP PK misalnya, memberikan modal dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, membuka peluang pendapatan baru bagi keluarga.

Sementara distribusi CPP dan pasar murah berperan langsung dalam menekan beban pengeluaran pangan rumah tangga, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. 

Penurunan angka kemiskinan ini juga sejalan dengan membaiknya berbagai indikator makro ekonomi lainnya di Gorontalo.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah daerah berhasil menciptakan efek domino positif.

"Alhamdulillah untuk inflasi kita masih stabil terkendali," katanya.

Kata Wahyudin, pertumbuhan ekonomi Gorontalo di triwulan satu itu di atas 6 persen.

"Kemudian untuk gini rasio kita juga tadi menurun," ucapnya.

Apalagi tingkat pengangguran terbuka Gorontalo juga menurun walaupun sedikit, sedangkan Nilai Tukar Petani positif naik cukup signifikan.

"Jadi intinya secara keseluruhan rata-rata linier positif bersama penurunan angka kemiskinan,” imbuh Wahyudin.

Perbaikan pada inflasi yang stabil menunjukkan daya beli masyarakat terjaga.

Sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan aktivitas bisnis yang dinamis dan penciptaan lapangan kerja. 

Menurunnya gini rasio berarti kesenjangan pendapatan antar penduduk juga berkurang, yang merupakan cerminan pemerataan ekonomi.

Dengan resep jitu yang berfokus pada pemberdayaan dan stabilisasi ekonomi, Gorontalo membuktikan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah tujuan yang realistis dan dapat dicapai dengan komitmen kuat.

(*)