Sebulan Sudah Ditutup Pemkot Gorontalo, Begini Kondisi Mie Gacoan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Sudah sebulan lebih sejak Pemerintah Kota Gorontalo menutup operasional gerai Mie Gacoan pada 17 Juni 2025 lalu.

Hingga Rabu (16/7/2025), hasil penelusuran TribunGorontalo.com menunjukkan restoran franchise asal Malang tersebut masih belum dibuka untuk umum.

Meski gerbang terkunci rapat, sejumlah pekerja tampak beraktivitas di dalam bangunan. Belum jelas apa yang dikerjakan, mengingat layanan makan di tempat masih disetop total.

Penutupan Mie Gacoan ini buntut dari persoalan upah pekerja proyek bangunan yang kabarnya belum terbayar. Tunggakan gaji para buruh disebut-sebut mencapai Rp 100 juta.

Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan pihak manajemen restoran harus bertanggung jawab terhadap pembayaran upah dan menyarankan agar persoalan ini diselesaikan melalui jalur hukum.

Namun, pihak manajemen memilih tidak membawa masalah ini ke ranah hukum dengan pertimbangan internal.

Bangunan Mie Gacoan di Jalan Nani Wartabone tersebut terpantau masih steril dari pengunjung.

Para karyawan hanya tampak lalu lalang di halaman depan dan sesekali duduk di area tangga.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa mengatakan pihaknya telah menjalankan fungsi mediasi dengan memanggil pihak terkait dalam rapat dengar pendapat.

“Kami sudah memfasilitasi pertemuan dan kesepakatan tertulis. Untuk pelaksanaan, kita serahkan ke pemerintah kota,” ujar Irwan pada Selasa (15/7/2025).

Ia mengaku belum mendapat laporan lanjutan terkait penyelesaian sengketa tersebut. “Kami masih tunggu perkembangannya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambe menegaskan kebijakan penutupan Mie Gacoan akan tetap diberlakukan sampai upah pekerja dibayarkan.

“Kalau mereka belum bayar hak rakyat, gerainya tetap kami segel,” tegas Adhan.

Sebelumnya, Adhan Dambea membayar secara tunai (cash) sebagian upah para pekerja bangunan proyek Mie Gacoan di Kota Gorontalo yang hingga kini belum menerima gaji dari pihak ketiga.

Uang yang diserahkan Adhan kepada para buruh mencapai Rp61.250.000, yang disebutnya sebagai setengah dari total tunggakan upah yang mencapai Rp122,5 juta.

Dana tersebut, menurut Adhan, berasal murni dari kantong pribadinya, bukan dari anggaran pemerintah.

“Itu pakai uang pribadi saya, bukan APBD. Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai kepala daerah,” ujar Adhan Dambea, Jumat (20/6/2025) usai memimpin aksi demonstrasi.

Baca juga: JKT48 & Shopee Hadirkan Kejutan dengan MV Terbaru Lebih Hemat, Lebih Cepat

(*)