PEMPROV GORONTALO
Gubernur Gorontalo Sebut Transisi Kepala Daerah dan Efisiensi Faktor Kunci Pengelolaan Anggaran
Rapat Paripurna ke-28 DPRD Provinsi Gorontalo telah selesai digelar, Selasa (8/7/2025) siang.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Gusnar-Ismail-saat-memberikan-sambutan-dalam-Rapat-Paripurna-di-gedung-DPRD-Provinsi-Gorontalo.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Rapat Paripurna ke-28 DPRD Provinsi Gorontalo telah selesai digelar, Selasa (8/7/2025) siang.
Agenda utama rapat tersebut adalah pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024.
Bertempat di ruang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, kegiatan dimulai sekitar pukul 13.30 Wita dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Goorontalo Thomas Mopili.
Ia memulai dengan pembacaan tata tertib rapat sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme kelembagaan.
Usai pembukaan, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Sudarman Samad membacakan laporan resmi pelaksanaan APBD 2024.
Meski hadir sebagai perwakilan Badan Anggaran, Sudarman menyampaikan laporan tersebut bukan sebagai anggota dewan, melainkan dari sisi administratif.
Sorotan utama kemudian datang dari Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Baca juga: Rumah Adat di Limboto Jadi Tempat Maksiat, Bupati Gorontalo: Kami Temukan Barang Aneh
Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan APBD yang sedang berjalan.
"Bagi kami LKPJ ini sebagai patokan untuk penyelenggaraan APBD tahun ini yang sementara berjalan," kata Gusnar.
Gusnar mengungkapkan bahwa tahun ini membawa dinamika baru.
Masa transisi kepala daerah menjadi salah satu faktor kunci, ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang cukup mencolok.
"Pertama adalah masa transisi para kepala daerah serta adanya efisiensi anggaran," bebernya.
Efisiensi yang dimaksud bukan hal kecil, Gusnar menyebut penghematan anggaran bahkan menyentuh angka 50 persen secara rata-rata.
Tak hanya itu, Gusnar turut menyinggung pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih atas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa catatan dan pandangan fraksi-fraksi di DPRD akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan ke depan.
"Saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya," tutupnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh para anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo. (Adv)