Skema Baru Pemilu 2029 dan 2031 Resmi Berubah, Kini Dipastikan Pemilu Tak Lagi Serentak

“Hal-hal inilah yang nantinya menjadi dinamika perumusan RUU Pemilu,” tambahnya.

Baca juga: Universitas Terbuka Gorontalo Gelar Seleksi Calon Pegawai Non PNS 2025, Jaring SDM Kompetitif 

Sebelumnya, MK dalam putusan perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pemilu nasional dan lokal harus dipisah.

Pemilu nasional mencakup pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD RI. 

Pemilu lokal mencakup pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Putusan itu dibacakan majelis hakim konstitusi dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis, 26 Juni 2025. 

MK menilai pelaksanaan pemilu secara serentak menimbulkan persoalan teknis dan beban berat bagi penyelenggara, serta menurunkan kualitas pemilu secara keseluruhan.

Baca juga: Dari Iseng Jadi Cuan, Pemuda Gorontalo Raup Rp 500 Ribu Sehari dari Jualan Donat

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut keserentakan menghambat partai politik dalam mempersiapkan kader secara optimal.

Akibatnya, proses rekrutmen menjadi pragmatis dan berorientasi elektoral semata.

MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai sebagai kewajiban pelaksanaan pemilu dalam satu waktu serentak.

Penafsiran baru MK mengatur pemungutan suara dilakukan dua tahap: pertama untuk pemilu nasional, disusul pemilu lokal maksimal dua setengah tahun setelahnya. 

Seluruh aturan teknis pemilu wajib disesuaikan dengan penafsiran baru ini. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com