Gerilya Sosial Gusnar Ismail: Bantuan langsung Pangan dan Kepekaan sosial Pemimpin daerah

Opini Ini Ditulis Dr Alvian Mato, SH SPdI, MPdI, Tim Komunikasi Gubernur Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM - Perlu ada kepekaan dan intuisi kepemimpinan untuk merespon persoalan dasar masyarakat. Melalui program bantuan langsung pangan gusnar Ismail  menunjukkan model kepemimpinan merakyat responsip dan transformatif .

Bantuan berupa beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir ini telah di bagi merata di semua kabupaten/kota, kelurahan desa di Provinsi Gorontalo. 

Bantuan ini bukan hanya instrumen pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi simbol kuat dari hadirnya gubernur Gorontalo ditengah tengah masyarakat

Program ini memiliki kemiripan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis bagi anak didik.

Keduanya berpijak pada visi membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan yang memadai. Menurut Prof. Haryatmoko (2020), pemimpin yang etis adalah mereka yang mampu menghadirkan kebijakan berbasis kebutuhan rakyat. 

Program bantuan langsung pangan membuat rakyat bahagia dan tersenyum sumringah sebab selain mendapatkan bantuan langsung pangan mereka bisa bertemu langsung gubernur Gorontalo gusnar Ismail yang mengantar langsung bantuan tersebut di setiap kecamatan

Model ini mengingatkan kita pada figur Khalifah Umar bin Khattab yang memikul gandum untuk rakyatnya yang kelaparan.

Pendekatan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan berbasis servant leadership sebagaimana dikemukakan oleh Robert K Greenleaf, yakni pemimpin yang melayani terlebih dahulu sebelum memerintah.

Secara akademis, kebijakan ini memperkuat teori Good Governance di mana partisipasi, transparansi, dan responsivitas menjadi prinsip utama.

Dengan menanggalkan ego personal dan memilih turun langsung ke tengah rakyat, Gusnar Ismail mempraktikkan nilai-nilai demokrasi substantif yang menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.

Maka, inisiatif, ikhtiar dan keteladanan ini diapresiasi dan tidak perlu di persoalkan hanya karena soal teknis administratif yang tidak subtansial. Sebab subtansial adalah kebaikan, kebutuhan dan kemashalatan masyarakat Gorontalo itu sendiri. (***/Pemprov)