Berita Kabupaten Gorontalo
Damkar Kabupaten Gorontalo Ternyata Cuma Punya 5 Unit Armada Aktif Beroperasi
Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan serius dalam menjalankan tugas.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
TRIBUNGORONTALO.COM – Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan serius dalam menjalankan tugas.
Saat ini hanya lima unit armada operasional, Damkar harus melayani kebutuhan penanggulangan kebakaran dan berbagai insiden.
Damkar Kabupaten Gorontalo melayani masalah di 19 kecamatan.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Damkar Kabupaten Gorontalo, Farid Taha, menyampaikan bahwa armada yang dimiliki saat ini sangat tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut.
“Saat ini kita hanya memiliki lima unit armada pemadam, terdiri dari dua unit Fuso, satu unit tangki, dan dua unit kendaraan jenis Jepang. Sebenarnya ada enam, hanya satu mengalami kecelakaan dan itu sudah rusak,” ungkap Farid, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, terakhir kali Kabupaten Gorontalo mendapatkan pengadaan unit Damkar adalah pada tahun 2021.
Setelah itu, pihaknya rutin mengusulkan penambahan setiap tahun, namun hingga kini belum mendapat realisasi.
“Tiap tahun kita usulkan untuk ada penambahan, namun hingga kini belum terealisasi,” ungkapnya.
Farid menyebut jumlah armada yang ada sangat jauh dari kata cukup, jika didasarkan pada standar jarak, zonasi, wilayah, maupun jumlah penduduk.
Berdasarkan standar kajiannya, idealnya satu unit armada Damkar ditempatkan di setiap radius 7 Kilometer (Km) , atau satu unit per 1.000 jiwa penduduk.
Jika mengacu pada pembagian zonasi wilayah, dengan 19 kecamatan yang ada, maka dibutuhkan minimal 19 unit armada.
“Sehingga mengacu pada standar manapun, jumlah unit Damkar saat ini sangat jauh dari kebutuhan,” tegasnya.
Selain keterbatasan armada, Farid juga mengungkapkan bahwa posisi kelembagaan Damkar yang masih berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menjadi kendala tersendiri.
“Jika Damkar ditempatkan di bawah BPBD, maka jalur koordinasinya ada pada dua kementerian, yakni BNPB dan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Menurutnya, struktur seperti ini membuat jalur koordinasi menjadi panjang dan rumit.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Potret-unit-armada-pemadam-kebakaran-Damkar-di-Kabupaten-Gorontalo.jpg)