Warga Diminta Rp 15 Ribu per Kantong Daging Kurban, Alasannya Biaya Potong

TRIBUNGORONTALO.COM -- Momen Idul Adha masih terasa hingga sekarang.

Pembagian daging kurban pun di mana-mana.

Termasuk di wilayah Bekasi.

Namun, ada hal yang membuat netizen tertarik dari pembagian daging kurban ini.

Yakni setiap kantong daging korban, warga harus membayar sekira Rp15 ribu.

Kata panitia, biaya tersebut adalah biaya operasional dan biaya potong.

Baca juga: 42 Mahasiswa Jadi Korban Kecelakaan Maut Bus di Gresik Indonesia, 15 Orang Tewas

Dilansir dari Tribun-Medan.com, sebuah video yang menampilkan sejumlah warga harus membayar Rp 15.000 untuk mendapatkan satu kantong daging kurban di wilayah Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, viral di media sosial. 

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @feedgramindo, tampak warga yang sudah mendapatkan kupon untuk penukaran daging kurban disebut dimintai membayar Rp 15.000 untuk menebus satu kantong daging kurban. 

"Jadi teringat preman Cikiwul dulu pakai kacamata. Warga di Cikiwul kecamatan Bantargebang kota Bekasi keluhkan pembagian daging kurban tapi masih disuruh bayar, padahal sudah ada himbauan dari Kang Dedi Mulyadi," tulis keterangan diakun instagram feedgramindo.

Masih dalam video yang sama, terdapat dua orang ibu-ibu membawa sejumlah kantong kresek berisi daging kurban. 

Saat ditanya, kedua ibu-ibu itu mengaku harus membayar Rp 15.000 per kantong plastik daging kurban. "Sudah bagi daging? nebus?" tanya perekam video.

"Sudah, nebus Rp 45.000. Satu kantong Rp 15.000," kata seorang ibu-ibu yang ada di dalam video.

Baca juga: Gratis dan Langsung Jadi CPNS, Sekolah Kedinasan Kemenhub Buka 21 Pilihan Kampus, Yuk Kepoin

Menanggapi kejadian tersebut, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi menjelaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan secara musyawarah.

"Sudah dikomunikasikan, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah," tutur Sukadi saat dikonfirmasi, Minggu (8/6/2025). 

Adapun hal tersebut dilakukan lantaran pihakmya tidak mendapatkan bantuan dana untuk melakukan pemotongan hewan kurban.

Tarmin menjelaskan bahwa awalnya di wilayahnya belum ada pemberian hewan kurban. 

Lalu, Tarmin mengaku berupaya membantu mencarikan orang untuk mengurbankan hewan kurbannya di wilayahnya. 

"Setelah adanya yang memberi sapi, dapatlah sebuah sapi karena inisiatif saya ingin membantu teman-teman kami, khususnya para pemulung. Karena setiap adanya kurban, mereka (para pemulung) mengadu tidak mendapatkan daging," tutur Tarmin.

Setelah itu, Tarmin akhirnya mendapatkan total tiga ekor sapi untuk dikurbankan di wilayahnya. 

Ketiga sapi itu didapat dari pemberian orang dan hasil patungan dari dirinya dengan keluarganya. 

"(Pemberi sapi) Orang tersebut tidak mau disebut namanya, pemberi disebut hamba Allah yang memberikan kepada kami," ungkap Tarmin.

Baca juga: Viral di Facebook! Polisi Ungkap Dugaan Permainan dalam Penerimaan Casis Polri di Sulut

Namun, orang-orang yang memberikan sapi tidak memberikan uang untuk biaya operasional pemotongan dan lain sebagainya.

Karena itu, berdasarkan kesepakatan warga, biaya pemotongan hewan kurban dikenakan biaya sebesar Rp 15.000 kepada warga yang mendapatkan daging kurban.

"Untuk biaya pemotongan dan juga pekerjaan menetel-netel sapi itu, makannya teman-teman, karena satu hari full. Jadi kami dengan inisiatif dan teman-teman sepakat meminta bantuan sebesar Rp15.000," ungkap Tarmin. 

Tarmin menyampaikan, biaya Rp 15.000 itu tidak diminta ke seluruh orang yang mendapatkan daging kurban.

Ia menegaskan bahwa panitia hanya mendapatkan hewan kurban dan tidak menerima bantuan berupa uang untuk proses pemotongan.

"Kami mendapatkan sapi tidak mendapatkan bantuan uang, hanya mendapatkan sapi karena tujuannya beliau, hamba Allah hanya memberikan bantuan agar teman-teman kami memakan daging," ungkapnya.

Baca juga: Cuma Rp1 Jutaan, Tas Mewah Louis Vuitton hingga Gucci Dilelang KPK! Uang Jaminan Hanya Rp50 RIbu

Meski begitu, Tarmin mengaku salah dan meminta maaf atas perbuatannya yang memungut Rp 15.000. 

"Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kepada aparatur daerah setempat, dari tingkat RT, RW, camat, dan Bapak Wali Kota," ungkapnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com