500 Ribu Ojol di 11 Provinsi Matikan Aplikasi pada 20 Mei 2025

TRIBUNGORONTALO.COM -- Sebanyak 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) diperkirakan akan melakukan aksi protes besar-besaran pada Selasa (20/5/2025).

Aksi yang bertajuk Aksi 205 ini akan dilakukan serentak di berbagai kota besar di Indonesia.

Aksi dilakukan dengan turun ke jalan hingga mematikan aplikasi secara massal.

Aksi ini tidak hanya terpusat di Jakarta, namun juga akan menggema di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.

Di Jakarta sendiri, titik-titik utama aksi akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan DPR RI.

Karena itu, diperkirakan aksi ini akan menyebabkan kemacetan di sejumlah wilayah ibu kota.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa aksi off bid massal ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada pihak aplikator.

Selama ini ia menilai pihak aplikator melanggar regulasi dan merugikan para pengemudi ojol roda dua maupun roda empat.

Garda Indonesia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas harian akibat aksi ini.

"Maka masyarakat Jakarta dan Indonesia agar memaklumi aksi off bid ini sebagai pembelajaran kami kepada pihak aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” kata Igun dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Igun menambahkan, aksi unjuk rasa besar dan masif yang akan diikuti oleh gabungan pengemudi ojol roda dua dan roda empat ini diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 25.000 orang.

Ribuan pengemudi ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa, sebagian Sumatera, serta wilayah Jabodetabek secara bergelombang telah memasuki wilayah Jakarta untuk mengikuti aksi ini.

"Mereka bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59," terang Igun.

Respons Pihak Kepolisian

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana aksi demonstrasi tersebut.

Namun, ia menyatakan bahwa jumlah pasti pengemudi ojol yang akan ikut dalam aksi tersebut masih belum diketahui.

Pihak kepolisian juga belum menyiapkan rekayasa lalu lintas dan masih mencermati potensi jumlah massa yang akan terlibat dalam aksi demo tersebut.

"Nanti akan kita lihat dulu potensi massa dan lokasi titik kumpul sekiranya perlu dilakukan rekayasa," ungkapnya dalam keterangan, Senin (19/5/2025).

Wamenaker Beri Dukungan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, secara terbuka memberikan dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para pengemudi ojek online tersebut.

“Perjuangannya secara substansi kita mendukung,” ungkapnya di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin.

Menurut Wamenaker, aturan atau regulasi yang mengatur tuntutan para pengemudi ojol berada di ranah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, pihaknya memastikan akan berupaya memberikan perlindungan terhadap para pengemudi ojol terkait dengan aturan-aturan mengenai pekerja.

Noel mencontohkan salah satu upaya yang telah dilakukan Kemenaker adalah penerbitan Surat Edaran terkait pemberian Bonus Hari Raya (BHR) keagamaan bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

“Salah satunya yang sudah kita lakukan adalah soal BHR,” jelas Noel.

Sebagai informasi tambahan, diperkirakan sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang dituduh melanggar regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022 terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen.

Para pengemudi ojol mengklaim bahwa selama ini aplikator melakukan potongan hingga 50 persen.

Dalam aksi tersebut, tuntutan utama yang akan disampaikan antara lain adalah penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen dan revisi tarif penumpang yang dianggap tidak sesuai.

Adapun titik-titik aksi demo di Jakarta meliputi kantor Kemenhub, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi, serta semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.(*)