Cegah Pungli, CCTV di Danau Perintis Gorontalo Akan Diperbanyak

TRIBUNGORONTALO.COM – Objek wisata Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, akan diperbanyak kamera pengawas (CCTV).  

Menurut Kepala Bidang Pariwisata Bone Bolango Yudiawan Maksum, penambahan CCTV bertujuan untuk mencegah pungutan liar (pungli).

"Ke depan yang kami butuhkan adalah pemasangan CCTV di area Danau Perintis," ungkapnya saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com melalui WhatsApp, Minggu (27/4/2025).

Sejauh ini, CCTV di Danau Perintis baru terpasang di tiga titik, yakni pintu masuk, parkiran, dan kawasan booth jualan.

Pemasangan cctv ini juga sebagai bentuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024 dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Khusus di Danau Perintis yang kewenangannya ada di dinas, kami pungutan telah diatur melalui perda tersebut," bebernya.

Ia menjelaskan khusus di Danau Perintis yang masuk retribusi daerah seperti tarif parkir mobil Rp5 ribu, sepeda motor Rp 3 ribu.

Sementara gazebo Rp20 ribu per jam. Untuk booth-booth yang berjualan di dalam dikenakan biaya Rp10 ribu per hari.

"Kalau untuk booth itu belum optimal karena pedagang jarang menjual di dalam," jelas 

"Kami terus melakukan sosialisasi dan penguatan kepada teman-teman retributor agar tetap menjalankan tugas pungutan," tambahnya.

Baca juga: Fakta-fakta Seputar Pemekaran Kabupaten Gorontalo Barat, Direncanakan Sejak 13 Tahun Lalu

Ia menegaskan apabila para retributor ini kedapatan melakukan pungutan liar, maka akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jika nanti kedapatan kami akan memberikan sanksi teguran langsung bahkan tidak lagi bersama Disparpora Bone Bolango," tegasnya.

Selain Danau Perintis beberapa wisata yang merupakan kewenangan Disparpora Bone Bolango juga diberlakukan hal yang sama.

Demi kemajuan wisata di Bone Bolango semua pihak harus memiliki andil untuk terus menjaga dan merawat fasilitas yang ada.

Sebelumnya Tim Satuan Sapu Bersih (Saber) pungutan liar Bone Bolango telah melakukan rapat koordinasi dengan upaya membebaskan adanya pungutan liar.