Usulan Pencopotan Wapres Gibran Mencuat, Didukung Ratusan Purnawirawan TNI

TRIBUNGORONTALO.COM — Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia tengah menjadi sorotan nasional.

Gelombang desakan itu muncul dari ratusan purnawirawan TNI dalam ajang Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025.

Tak main-main, sebanyak 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel menyatakan dukungan terhadap usulan pencopotan Gibran.

Di antara mereka, muncul nama besar seperti Jenderal Purn TNI Try Sutrisno, mantan Panglima ABRI sekaligus eks Wakil Presiden di era Orde Baru, yang ikut mendorong gagasan ini.

Apa yang Melatarbelakangi?

Dalam pertemuan tersebut, para purnawirawan menyampaikan delapan tuntutan politik.

Salah satu tuntutan kunci adalah desakan untuk mengganti posisi Wakil Presiden.

Mereka menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu — yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres 2024 — telah melanggar hukum acara MK serta UU Kekuasaan Kehakiman.

Karena itu, para purnawirawan sepakat bahwa pergantian Wapres harus ditempuh melalui jalur konstitusional via Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Respons dari MPR

Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengaku belum bisa memberikan komentar mendalam terkait usulan tersebut.

"Saya belum membaca itu. Belum mempelajari dan baru mendengar sekilas-sekilas," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Meski begitu, Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres tetap sah secara hukum.

Ia mengingatkan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan menang dalam Pemilu 2024 secara sah, bahkan setelah gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Sikap Prabowo: Menghormati, Tapi Berhati-hati