Polemik Bank SulutGo

Mendagri Arahkan Pemprov Gorontalo Pertahankan Saham di Bank SulutGo, Ini Alasannya

Pemerintah Provinsi Gorontalo (Pemprov) Gorontalo hingga kini masih menaruh saham di Bank SulutGo (BSG).

Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu
SAHAM BSG - Kaban Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Senin (21/4/2025). Pemprov Gorontalo hingga kini masih mempertahankan saham di Bank SulutGo (BSG). 

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo (Pemprov) Gorontalo hingga kini masih menaruh saham di Bank SulutGo (BSG).

Beberapa waktu lalu sempat terjadi polemik antara pemerintah daerah dan BSG.

Tidak adanya perwakilan Gorontalo di jajaran direksi dan komisioner BSG memicu reaksi sejumlah daerah untuk menarik saham dari BSG.

Namun belakangan dikabarkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengarahkan Pemprov Gorontalo tetap mempertahankan saham.

Menurut Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) bukan perkara mudah.

"Untuk memindahkan RKUD, kita butuh proses," ujar Sukril kepada TribunGorontalo.com, Senin (21/4/2025).

Sebagai informasi, saat ini Pemprov Gorontalo menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Sistem terintegrasi ini digunakan Pemprov Gorontalo untuk mengelola informasi terkait pembangunan, keuangan, dan pemerintahan secara menyeluruh. 

Sistem ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kata Sukril, sebelumnya Kemendagri telah menandatangani SIPD Online dengan asosiasi bank pembangunan daerah, termasuk BSG

Sekjen Kemendagri disebut akan terus mengawal bank pembangunan daerah dalam rangka tata kelola. 

"Sehingga pemerintah daerah diminta tetap bersinergi," imbuhnya. 

Saat ini Pusdatin Kemendagri yang mengelolah SIPD berdasarkan MoU hanya bekerjasama dengan bank pembangunan daerah. 

Bukannya RKUD tidak bisa dipindahkan ke bank yang lain, namun prosesnya harus ada MoU dengan kantor pusat. 

Sebagai contoh, ada bank umum yang nanti akan jadi pengelola keuangan Gorontalo, maka direksi bank tersebut yang harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian. 

"Tidak boleh hanya cabang per cabang, karena terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIPD," pungkasnya. 

Baca juga: Bisakah Paslon Ajukan Gugatan ke MK setelah PSU? Begini Penjelasan KPU Provinsi Gorontalo

BSG Temui Kepala Daerah Gorontalo

Diberitakan TribunGorontalo.com sebelumnya, Pimpinan Cabang BSG Gorontalo, Rudianto Katili, mengatakan pihak Direksi menyambut baik jika daerah ingin menyiapkan kader untuk duduk di posisi strategis BSG.

“Pak Direksi sudah bilang, kalau memang maunya seperti itu, ayo siapkan kader terbaik dari Gorontalo untuk menduduki posisi Direksi dan Komisaris,” ujar Rudianto saat diwawancarai Rabu (16/4/2025).

Pernyataan ini muncul usai kunjungan Direksi dan Komisaris BSG ke rumah dinas para kepala daerah pemegang saham di Gorontalo.

Rudianto memastikan, kunjungan tersebut murni bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus mendengarkan aspirasi pemegang saham.

“Semua kepala daerah pemegang saham sudah kami datangi, dan hampir semuanya menyampaikan keinginan agar Direksi dan Komisaris ke depan berasal dari Gorontalo,” jelasnya.

Rudianto menyebut bahwa aspirasi ini sudah diteruskan ke Pemegang Saham Pengendali (PSP) oleh Direksi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tinggal bagaimana para pemegang saham di Gorontalo menyiapkan figur yang mumpuni dan bisa diterima semua pihak,” katanya.

Sebelumnya, muncul aksi demonstrasi dari sejumlah mahasiswa dan pemuda yang menuntut keterwakilan putra daerah dalam jajaran pimpinan BSG.

Namun, Rudianto menyayangkan aksi itu karena bisa mengganggu aktivitas operasional perbankan.

“Kalau niatnya baik, sebaiknya disampaikan dengan cara yang lebih konstruktif. Jangan sampai mengganggu pelayanan dan keamanan,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, harapan masyarakat Gorontalo untuk melihat putra daerah mengisi jabatan strategis di BSG tampaknya semakin terbuka lebar.

Perlu diketahui bahwa Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham signifikan di Bank SulutGo (BSG).

Meski persentasenya tidak sebesar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kontribusi Gorontalo melalui penyertaan modal tetap menjadi bagian penting dalam struktur kepemilikan bank tersebut.

Berdasarkan data dikutip dari laman resmi Bank SulutGo, total saham yang dimiliki seluruh pemerintah daerah di Gorontalo mencapai Rp 235,1 miliar.

Jumlah ini rupanya setara dengan 18,65 persen dari total saham Bank SulutGo yang mencapai Rp 1,2 Triliun.

Penyertaan modal terbesar berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 72,9 miliar (5,79 persen).

Disusul oleh Pemkab Boalemo dengan Rp 48,1 miliar (3,82 persen), serta Pemkot Gorontalo sebesar Rp 34 miliar (2,70 persen). 

Sementara pemerintah kabupaten lainnya seperti Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara masing-masing juga berkontribusi meskipun dengan jumlah lebih kecil.

Berikut ini adalah rincian besaran saham dari masing-masing pemda di Gorontalo:

  1. Pemprov Gorontalo – Rp 72.978.500.000 (5,79 persen)

2. Pemkab Boalemo – Rp 48.161.200.000 (3,82 persen)

3. Pemkot Gorontalo – Rp 34.024.300.000 (2,70 persen)

4. Pemkab Gorontalo – Rp 25.838.600.000 (2,05 persen)

5. Pemkab Gorontalo Utara – Rp 22.699.600.000 (1,80 %)

6. Pemkab Pohuwato – Rp 18.458.500.000 (1,46 %)

7. Pemkab Bone Bolango – Rp 13.015.400.000 (1,03 %)

 

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved