Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Pertimbangkan Tarik Modal dari Bank SulutGo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menyatakan mempertimbangkan ulang komitmen investasi di Bank SulutGo. 

Hal itu gara-gara tak satupun perwakilan dari Gorontalo yang dilibatkan dalam struktur komisaris maupun direksi.

Ketegangan antara pemerintah daerah Gorontalo dan manajemen Bank SulutGo terus berlanjut pasca digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 9 April 2025 di Manado.

Melalui Juru Bicaranya, Supriyanto Radjak, Pemprov menyatakan mempertimbangkan ulang komitmen investasi di bank milik bersama itu.

“Gubernur memahami bentuk kekecewaan para kepala daerah pemegang saham di Gorontalo atas hasil RUPS LB. Ketidakhadiran perwakilan Gorontalo di jajaran direksi dan komisaris telah dikomunikasikan kepada Gubernur,” kata Supriyanto dalam pernyataan resminya.

Sebelumnya, dalam RUPS Tahunan, Pemprov sempat menyampaikan rencana menambah penyertaan modal sebesar Rp5 miliar ke Bank SulutGo.

Namun kini, rencana tersebut akan ditinjau ulang.

“Langkah ini sebagai respons atas hasil RUPS LB yang tidak mencerminkan keterwakilan proporsional,” lanjut Supriyanto.

Selain soal penyertaan modal, Pemprov juga akan mengevaluasi posisi Bank SulutGo sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Kajian akan dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi, dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan regulasi terkait bank daerah.

Saham Pemda Gorontalo di Bank SulutGo

Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham signifikan di Bank SulutGo (BSG).

Meski persentasenya tidak sebesar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kontribusi Gorontalo melalui penyertaan modal tetap menjadi bagian penting dalam struktur kepemilikan bank tersebut.

Berdasarkan data dikutip dari laman resmi Bank SulutGo, total saham yang dimiliki seluruh pemerintah daerah di Gorontalo mencapai Rp 235,1 miliar.

Jumlah ini rupanya setara dengan 18,65 persen dari total saham Bank SulutGo yang mencapai Rp 1,2 Triliun.

Penyertaan modal terbesar berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 72,9 miliar (5,79 persen).

Disusul oleh Pemkab Boalemo dengan Rp 48,1 miliar (3,82 persen), serta Pemkot Gorontalo sebesar Rp 34 miliar (2,70 persen). 

Sementara pemerintah kabupaten lainnya seperti Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara masing-masing juga berkontribusi meskipun dengan jumlah lebih kecil.

Berikut ini adalah rincian besaran saham dari masing-masing pemda di Gorontalo:

1.Pemprov Gorontalo – Rp 72.978.500.000 (5,79 persen )

2.Pemkab Boalemo – Rp 48.161.200.000 (3,82 persen )

3.Pemkot Gorontalo – Rp 34.024.300.000 (2,70 persen )

4.Pemkab Gorontalo – Rp 25.838.600.000 (2,05 persen )

5.Pemkab Gorontalo Utara – Rp 22.699.600.000 (1,80 persen )

6.Pemkab Pohuwato – Rp 18.458.500.000 (1,46 persen )

7.Pemkab Bone Bolango – Rp 13.015.400.000 (1,03 persen )

(*)