Bahas Ekonomi Global, Prabowo dan Megawati Singgung Dampak Tarif Trump

TRIBUNGORONTALO.COM — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri membahas berbagai isu ekonomi global.

Pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung Senin (7/4/2025) malam.

Salah satu topik utama yang mengemuka adalah kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Sebab, penerapan tarif impor itu paling tidak yang turut berdampak pada Indonesia.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh tukar pikiran. 

Megawati perlu diketahui, pernah menghadapi situasi serupa saat menjabat Presiden.

Karena itu wajar ia membagikan pengalamannya dalam mengelola tekanan ekonomi global.

“Ibu Megawati menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang. Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan yang disampaikan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Kebijakan tarif impor AS memang menjadi perhatian banyak negara.

Pada 2 April lalu, Presiden Trump mengumumkan tarif minimal 10 persen untuk seluruh impor barang dari seluruh dunia. 

Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen. Negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Brunei dikenakan tarif 24 persen, sedangkan Kamboja dan Laos bahkan mencapai hampir 50 persen.

Menurut Muzani, Prabowo dan Megawati sepakat bahwa situasi ini harus dilihat sebagai peluang.

Tantangan global justru bisa menjadi pemicu untuk memperkuat sektor dalam negeri dan mendorong masyarakat mencintai produk-produk lokal.

“Keduanya sepakat bahwa ini waktunya kebangkitan produk Indonesia. Karena menggunakan produk impor makin mahal, maka hanya produk tertentu saja yang mungkin masih diimpor,” jelas Muzani.

Megawati juga menekankan pentingnya memanfaatkan momen ini untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama.

Dalam konteks itu, Presiden Prabowo dinilai sangat terbuka terhadap masukan dan nasihat dari Megawati.

“Inilah saatnya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucap Muzani. 

Motif Trump

Presiden AS, Donald Trump menerapkan tarif impor sebesar 32 persen kepada Republik Indonesia.

Kebijakan Trump ini diketahui berlaku mulai 9 April 2025.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Presiden AS itu juga mengenakan tarif impor di sejumlah negara ASEAN (Asia Tenggara).

“Negara kita dan para pembayar pajaknya telah ditipu selama lima puluh tahun, tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi,” ujar Trump dikutip dari @whitehouse.

Lantas, apa alasan Trump terapkan tarif 32 persen kepada Indonesia?

Trump mengenakan tarif 32 persen karena Indonesia dinilai mengenakan tarif lebih tinggi terhadap produk etanol asal AS. 

Merujuk laman resmi Gedung Putih, Rabu (2/4/2025), Indonesia disebut menerapkan tarif sebesar 30 persen yang lebih tinggi dari AS sebesar 2,5 persen untuk produk serupa. 

Trump juga menyinggung hambatan non-tarif yang dimaksudkan untuk membatasi jumlah impor/ekspor dan melindungi industri dalam negeri telah menghilangkan akses timbal balik produsen AS ke pasar di seluruh dunia. 

“Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai 250.000 dollar AS (sekitar Rp 4,1 miliar) atau lebih,” ujar Trump.

Di sisi lain, Presiden ke-47 AS tersebut menyinggung alasan penerapan tarif untuk negara-negara lain. 

Ia mengatakan, pemberlakukan tarif merupakan bentuk pembalasan terhadap negara-negara yang mengenakan tarif kepada barang-barang AS. 

“Tarif balasan” dari Trump bakal memberikan insentif kepada perusahaan untuk memindahkan manufaktur ke AS dengan menghukum perusahaan yang memproduksi produk mereka di luar negeri. 

Penerapan tarif juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah federal dan menyarankan tarif dapat menggantikan pajak penghasilan. 

Khusus Kanada, Meksiko, dan China, Trump memberlakukan tarif karena negara-negara ini tidak berbuat banyak untuk mengatasi peredaran fentanil di AS.(*)