Menteri HAM Usul Hapus SKCK, DPR Dukung, Polri Beri Respons Tegas

“Kalau mau cari kerja harus buat SKCK, itu ongkos ke kantor polisi, antre, bayar biaya. Setahu saya ada biaya resmi maupun tidak resmi, silakan dicek,” tambahnya.

Menko PM: Akan Dibahas Lebih Lanjut

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa usulan ini perlu didiskusikan lebih lanjut.

Menurutnya, SKCK masih memiliki fungsi sebagai alat kontrol dalam proses seleksi tenaga kerja.

“SKCK juga mempermudah kontrol semua pihak yang membutuhkan seleksi. Kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai usulan ini,” ujar Muhaimin, Rabu (26/3/2025).

Polri: Tidak Berwenang Menghapus SKCK

Di sisi lain, Polri menegaskan bahwa institusinya tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kebijakan SKCK.

Kepala Biro Penerangan Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa penerbitan SKCK merupakan bagian dari layanan masyarakat yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

“SKCK adalah bagian dari fungsi operasional Polri dalam pelayanan kepada masyarakat. Kami hanya menerbitkan SKCK sesuai permintaan. Keberadaan SKCK sebagai syarat kerja tergantung pada kebijakan perusahaan atau instansi,” kata Trunoyudo, Senin (24/3/2025).

Menurutnya, dasar hukum penerbitan SKCK diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

Usulan penghapusan SKCK sebagai syarat kerja masih menjadi perdebatan di berbagai pihak.

Kementerian HAM dan DPR cenderung mendukung, sementara Polri menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kebijakan ini.

Di sisi lain, Menko PM Muhaimin Iskandar menilai perlunya diskusi lebih lanjut terkait manfaat dan dampak dari penghapusan SKCK.(*)