Tolak UU TNI, Mahasiswa di Malang Lakukan Aksi Demo, 10 Orang Pendemo Hilang Kontak

TRIBUNGORONTALO.COM -- Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) TNI kini telah disahkan menjadi UU.

UU TNI ini pun menuai aksi dari para mahasiswa maupun para pengamat.

Mahasiswa rela turun ke jalan menyuarakan soal penolakan UU TNI ini yang diresmikan oleh DPR RI.

Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di Malang.

Mereka lakukan aksi demo untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap UU baru ini.

Baca juga: Harga HP iPhone 13 Turun! Anjlok hingga Rp8,7 Juta Untuk Kapasitas 128 GB di Maret 2025

Mereka mendemo di Gedung DPRD Kota Malang, Minggu (23/3/2025) malam.

Tak tanggung-tanggung, demo ini malah memakan korban.

Dilansir dari Tribunnews.com, Tak hanya dari kalangan petugas keamanan, sejumlah korban dari kelompok massa aksi turut berjatuhan.

Dilaporkan 7 aparat mengalami luka-luka, sementara itu korban dari massa aksi disebut lebih banyak.

Hingga pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6 sampai 7 orang pendemo aksi yang dilarikan ke rumah sakit.

Selain itu dilaporkan ada sekitar 10 orang pendemo yang hilang kontak dan diketahui ada 3 orang yang diamankan petugas.

Baca juga: Harga HP iPhone 13 Turun! Anjlok hingga Rp8,7 Juta Untuk Kapasitas 128 GB di Maret 2025

Sebelumnya, Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto mengungkapkan adanya aparat yang mengalami luka-luka .

"Iya benar, ada 7 personel yang terluka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan satu orang TNI," pungkasnya.

Aliansi Suara Rakyat (ASURO) bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran, membubarkan massa aksi.

Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah Tim medis, pers dan pendamping hukum yang bersiaga di Halte Jl. Kertanegara  juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal.

Disebutkan, pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekitar pukul 18.40 WIB.

Baca juga: GORONTALO TERPOPULER: 3 Pemuda Pengedar Narkoba Tertangkap, Kejari Sidik Tipikor Pembangunan Masjid

Aparat Kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jl. Suropati, Jl. Sultan Agung hingga Jl. Pajajaran. 

Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jl. Gajahmada.

Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri disweeping, dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. 

"Sejumlah massa aksi ditangkap, dipukul dan mendapatkan ancaman. Tim medis, pers dan pendamping hukum yang bersiaga di Halte Jl. Kertanegara juga mendapati pemukulan, kekerasan seksual dan ancaman pembunuhan (verbal). "

"Sejumlah gawai massa aksi dan tim medis dirampas, begitu pula dengan alat kelengkapan medis. " demikian rilis yang disampaikan ASURO, Minggu (23/3/2025) malam.

Sejumlah Bangunan di Kota Malang Dibakar hingga Alami Kerusakan Parah

Baca juga: Pantau Arus Mudik, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Ingatkan KSOP Perhatikan Tinggi Gelombang

Sejumlah bangunan yang ada di Gedung DPRD Kota Malang porak poranda.

Dari kerusakan yang terjadi, yang paling mencolok adalah bangunan pos gedung DPRD Kota Malang. 

Karena satu pos dibakar massa dan satu pos lainnya rusak berat.

Sejumlah kerusakan di Gedung DPRD Kota Malang ini buntut aksi demo tolak UU TNI yang dilakukan massa Arek-Arek Malang Turun Ke Jalan di depan Gedung DPRD Kota Malang berakhir ricuh, Minggu (24/3/2025) malam.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah yang turun langsung ke lokasi membenarkan hal tersebut. Saat ini, masih didata apa saja kerusakannya.

Baca juga: Tradisi Tumbilotohe, Mahasiswa Fakultas Teknik UNG Gorontalo Siapkan 700 Lampu Botol

"Jadi, saya datang dan akan berkoordinasi dengan teman-teman dinas terkait dan pak Sekretaris Dewan (Sekwan) juga sudah kami panggil. Untuk segera mendata kerusakannya sejauh mana," jelasnya.

"Yang terbakar itu pos di sebelah kiri, dan itu buat tempat menyimpan barang-barang bekas. Memang, kondisinya agak parah dan kami bersama teman-teman di Sekwan akan hadir semua (mengecek kerusakan yang terjadi)," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rimzah kembali menegaskan, bahwa DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Karena kami di DPRD Kota Malang, bukan untuk membatalkan ataupun menolak. Tetapi kami memberikan masukan, jikalau ada usulan dari masyarakat Kota Malang (terkait permasalahan UU TNI), maka kami akan sampaikan ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu DPR RI," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya aksi demo tolak UU TNI yang dilakukan massa Arek-Arek Malang Turun Ke Jalan di depan Gedung DPRD Kota Malang berlangsung mulai sore hari, Minggu (24/3/2025).

Baca juga: Teror di Kantor Tempo Dikhawatirkan Berimbas ke Media Lain, Ancaman Kebebasan Berekspresi

Tapi tindakan massa aksi mulai anarkis ketika hari mulai gelap.

Massa aksi anarkis itu akhirnya berhasil dipukul mundur oleh polisi serta TNI, dan massa pun langsung membubarkan diri. 

Atas kejadian tersebut, gedung DPRD Kota Malang mengalami kerusakan.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com