Warga Gorontalo Diminta Aktif Melapor Jika Alami Kendala Layanan BPJS di Rumah Sakit

Jika memang terjadi pelanggaran dari pihak rumah sakit, BPJS akan memberikan teguran sesuai prosedur yang berlaku.

“Teguran ini ada jenjangnya. Jika sudah diberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka kerja sama dengan fasilitas kesehatan tersebut bisa dihentikan,” tegasnya.

Djamal juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan keluhan ke kanal resmi BPJS, bukan melalui media sosial.

“Mengadu di media sosial tidak akan menyelesaikan masalah. Justru bisa menimbulkan risiko hukum jika informasi yang disampaikan tidak benar,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menambahkan bahwa keluhan terkait diskriminasi layanan BPJS di rumah sakit saat ini semakin jarang terjadi.

“Sekarang hampir semua fasilitas kesehatan mengutamakan penggunaan layanan BPJS, sehingga tidak ada lagi perbedaan seperti dulu,” ujarnya.

Menurutnya, pasien yang menggunakan layanan mandiri hanya sekitar 3 persen, sedangkan mayoritas masyarakat kini telah beralih menggunakan BPJS Kesehatan.

Ia juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait sikap tenaga kesehatan tetap menjadi perhatian.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada tenaga medis agar memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

“Kami selalu mengingatkan tenaga medis untuk melayani pasien dengan baik dan profesional,” tandasnya. (*)