Presiden Prabowo Beri Sinyal Pengangkatan CPNS 2024, Akankah Rampung sebelum Oktober?

TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kejelasan terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024.

Menurut Prabowo, saat ini pemerintah tengah serius menangani permasalahan yang dikeluhkan para calon ASN dan PPPK.

Melansir dari Antara via KompasTV, Prabowo terlihat optimis ketika ditanyai perkembangan pengangkatan CPNS 2024.

"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo sambil mengacungkan jempol dilansir dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Pernyataan Presiden Prabowo ini memperkuat informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (12/3/2025).

Menurut Gibran, pemerintah telah menemukan solusi terbaru terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS 2024.

"Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja," kata Gibran dalam keterangan resminya.

Dilaporkan Antara, solusi yang sedang difinalisasi ini tidak hanya mencakup CPNS 2024, tetapi juga ketentuan pengangkatan calon PPPK.

Langkah ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024.

Sebelumnya Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan, sesuai keputusan rapat pemerintah dan Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025, pengangkatan CPNS direncanakan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

Menurut Rini, penyesuaian jadwal ini diperlukan karena masih dibutuhkan penyelarasan lebih lanjut terkait data formasi, jabatan, dan penempatan. Beberapa instansi pemerintah juga masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CASN.

Pemerintah juga telah menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam pos anggaran yang mengalami efisiensi.

Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdata di basis data BKN selama proses pengadaan PPPK tahun 2024 telah disediakan oleh masing-masing instansi, sesuai dengan imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

Baca juga: Daftar Lengkap Nama Pejabat Baru Mulai Kapolda Gorontalo hingga Kapolres

BKN Bantu CPNS Terlanjur Resign

Sementara itu, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) bisa kembali bekerja di perusahaan mereka.

Upaya ini merupakan tindakan pemerintah dalam merespons keluhan para CPNS yang terlanjur resign karena menunggu pengangkatan.

Namun seiring pengunduran jadwal pengangkatan, banyak mengeluhkan kehilangan sumber pendapatan.

Padahal, pengangkatan CASN dan PPPK baru akan dilaksanakan 7 bulan kemudian atau 1 Oktober 2025.

Oleh karenanya, pemerintah mempertimbangkan untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang sudah telanjur mengundurkan diri atau resign agar dapat kembali bekerja di perusahaan lama mereka hingga pengangkatan resmi mereka pada 1 Oktober 2025.

Melansir dari KompasTV, Kepala BKN Zudan Arif menjelaskan, upaya ini dilakukan dengan berkomunikasi dengan perusahaan tempat para CPNS tersebut sebelumnya bekerja.

BKN akan menjalin koordinasi dengan pihak terkait agar proses ini dapat berjalan dengan baik.

Sebagai langkah awal, Zudan berharap ada usulan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai inisiatif ini.

Jika disetujui, instansi pemerintah terkait akan mengumpulkan data mengenai perusahaan tempat para CPNS tersebut bekerja sebelumnya agar dapat dihubungi oleh BKN.

"Ini banyak masukan kepada saya untuk menunjukkan empati dari pemerintah karena ada yang sudah telanjur keluar dari pekerjaannya dan sekarang menganggur sebelum mengetahui adanya penyesuaian waktu pengangkatan CPNS," ujar Zudan dalam rapat koordinasi yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Untuk CPNS yang sebelumnya bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BKN akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN guna memungkinkan mereka kembali bekerja sementara. 

Sedangkan bagi CPNS yang berasal dari perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), komunikasi akan dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau pemerintah daerah (pemda).

Meskipun tidak semua perusahaan mungkin menerima kembali mantan karyawannya, Zudan menegaskan BKN akan tetap berupaya menjalankan langkah ini jika disepakati oleh pemangku kepentingan terkait.

"Kalau kami tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kami berupaya kemungkinannya masih ada dua, gagal atau berhasil untuk mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September 2025 karena 1 Oktober 2025 sudah masuk sebagai CPNS," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di KompasTV