Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Desak Percepatan Penyelesaian Dokumen WPR

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menghadiri pertemuan strategis dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas percepatan penyelesaian Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam pertemuan tersebut, Gusnar didampingi oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan ESDM, Wardoyo Pongoliu, Staf Khusus Bidang Infrastruktur dan Pariwisata, Bonie Ointu, serta perwakilan Kantor Penghubung.

Baca juga: Kadis PPPA Gorontalo Sebut Cek Kesehatan Gratis jadi Investasi untuk ASN Sehat dan Produktif

Gubernur Gusnar Ismail menegaskan pentingnya akselerasi proses ini agar sumber daya alam (SDA) Gorontalo dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa SDA Gorontalo benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Perusahaan yang telah memperoleh izin harus segera beroperasi agar hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat," tegas Gusnar.

Komitmen Pemerintah Pusat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam berbagai kesempatan telah menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi izin pertambangan yang tidak produktif dan tidak sesuai regulasi.

Sejalan dengan itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, memastikan bahwa WPR yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi prioritas utama.

"Insya Allah, pengajuan ini akan mendapat persetujuan dari Kementerian," ungkap Tri Winarno.

Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Alvian Mato, menegaskan bahwa percepatan ini bukan sekadar tuntutan, tetapi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola SDA secara berkelanjutan dan inklusif.

"Dengan sinergi kuat antara Pemprov Gorontalo dan Kementerian ESDM, percepatan WPR diharapkan dapat segera terwujud. Ini akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan memastikan pengelolaan tambang yang lebih tertata di Gorontalo," kata Alvian.

Dengan adanya komitmen dari kedua belah pihak, masyarakat Gorontalo kini menanti realisasi dari percepatan dokumen WPR yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.(*) Advertorial