CASN dan PPPK Bakal Geruduk Kantor Kemenpan RB dan Istana untuk Protes Penundaan Pengangkatan

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kantor Kemenpan-RB serta Istana Negara bakal jadi sasaran geruduk ribuan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (10/3/2025).

Tak cuma itu, para CASN dan PPPK ini juga bakal geruduk kantor Gedung DPR/MPR RI. Adapun aksi ini sebagai protes terhadap kebijakan yang dianggap menyulitkan. 

Sebagai informasi, CASN dan PPPK yang tengah bersiap diangkat dan menerima SK, harus diminta menunggu bahkan setahun. 

Karena itu, para CASN dan PPPK ini bakal turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap penundaan pengangkatan mereka sebagai pegawai tetap. 

Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah mencabut surat edaran terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK.

Mereka menilai kebijakan ini berdampak pada masa depan sekitar 4 juta pegawai yang telah lolos seleksi dan menunggu kejelasan status.

“Mendesak MenPANRB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024,” demikian bunyi salah satu poin tuntutan dalam poster aksi.

Selain itu, para demonstran menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam memenuhi janji pengangkatan pegawai sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Nasib 4 juta CASN/PPPK dipertaruhkan!!!” tulis dalam pamflet aksi.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan orasi dan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah segera memberikan kejelasan terkait status pengangkatan mereka.

Massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan ini hingga ada keputusan yang mengakomodasi kepentingan mereka.

Dengan adanya aksi ini, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Dijaga 894 Personel

Rencana aksi ini direspon oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Ia mengungkapkan jika pihaknya bakal kerahkan 894 personel. 

Para personel bakal berjaga di berbagai titik strategis. Lalu untuk rekayasa lalu lintas bakal disiapkan dengan sistem situasional. 

Menurut Kapolres, bahwa pengaturan lalu lintas bakal menyesuaikan dengan jumlah massa yang bakal ikut aksi demonstrasi. 

"Kita lihat nanti jumlah massanya," katanya.

Ia pun sudah menegaskan ke para personel yang bakal berjaga untuk tak terprovokasi maupun bertindak di luar SOP. 

Juga mengingatkan agar para demonstran tak melalukan aksi-aksi yang tak sesuai aturan. 

3 Alasan Penundaan

Pemerintah resmi menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengonfirmasi keputusan ini dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Rini, pengangkatan CPNS akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada Maret 2026.

“Iya. Tadi DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya,” ujar Rini dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

3 Alasan Kemenpan-RB Menunda Pengangkatan CPNS dan PPPK

Rini membantah bahwa penundaan ini dilakukan karena efisiensi anggaran.

Ia menjelaskan bahwa Kemenpan-RB mempertimbangkan hasil pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 serta berbagai faktor lainnya.

Berikut tiga alasan utama di balik keputusan ini:

Penataan ASN secara menyeluruh – Pemerintah ingin memastikan bahwa pengangkatan CASN dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan dalam proses seleksi dan kebutuhan instansi. Penundaan ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi perekrutan dengan kebutuhan pegawai di berbagai instansi.

Ketidaksesuaian usulan formasi – Beberapa instansi mengajukan formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan pelamar yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menyebabkan perlunya evaluasi lebih lanjut sebelum pengangkatan dilakukan.

Pelamar mendaftar di unit kerja yang tidak sesuai – Pemerintah menemukan adanya ketidaksesuaian antara unit kerja yang dipilih oleh pelamar dengan data yang bersangkutan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar distribusi pegawai lebih optimal.

“Usulan formasi yang disampaikan pemerintah itu tidak optimal, jadi tidak sesuai dengan data kami,” ujar Rini, Rabu (5/3/2025). 

Ia juga menegaskan bahwa fokus utama seleksi CASN adalah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN.(*)