Ray Rangkuti Nilai Kapolri Banyak Terlibat Politik Praktis, Pesimis Prabowo Bisa Copot

TRIBUNGORONTALO.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai terlalu banyak terlibat politik praktis sehingga perlu dicopot dari jabatannya.

Namun, pengamat menilai pencopotan terhadap Kapolri sulit dilakukan Prabowo.

Hal ini diungkap Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi Publik Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) Bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri' di kawasan Jakarta Selatan, Jum'at (7/3/2025). 

Ray menyebut, bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih memiliki bakat politik ketimbang bakat sebagai aparat penegak hukum sebagaimana jabatan yang ia emban saat ini.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat sebagai aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu saya berharap presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri," kata Ray.

Terkait hal ini, Ray mengaku telah lama mendorong agar Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja dari Listyo Sigit.

Akan tetapi hal itu menurut Ray agak sulit terealiasiasi salah satun faktor karena kedekatan antara Listyo dengan Presiden ke-7 RI,  Joko Widodo.

"Saya kira posisi Kapolri ini cukup kuat. Dihadapan Pak Prabowo ini kan ibaratnya apa namanya itu ya bahkan diskusi paling alot nih kira-kira antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo," ujarnya.

Ray pun menduga, bahwa Kapolri yang dijabat Listyo menjadi salah satu posisi yang dijadikan bahan kompromi oleh Prabowo dan Jokowi.

 Hal itu terlihat dari masih bertahannya Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri meski sudah hampir lima tahun.

"Artinya mungkin beberapa program Pak Jokowi mandek di era Prabowo tapi soal Kapolri masih tetap dijabat oleh Pak Sigit gitu ya," ucapnya.

Senada dengan Ray, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, perlu digantinya posisi Listyo sebagai Kapolri tak terlepas dari semakin represifnya tindakan aparat kepada masyarakat.

Salah satu contohnya Usman menyoroti aksi penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap siswa SMA di Semarang, Jawa Tengah namun justru mendapat pembelaan dari atasanya.

"Kapolresnya cenderung membela, bahkan menciptakan cerita-cerita yang penuh rekayasa, menyediakan parang seolah terjadi tawuran padahal gak ada," kata dia.

Belum lagi tindakan eksesif yang dilakukan oknum Polri terhadap mahasiswa yang tengah melakukan aksi unjuk rasa.

Menurut Usman praktik pelanggaran hukum yang dilakukan Polri dibawah Listyo Sigit seperti kejadian yang berulang dan sistematis sehingga perlu adanya langkah korektif baik dari DPR maupun Presiden.

"Karena Kapolri sebenarnya berada langsung di bawah Presiden dan tanggung jawab demokratis dalam sebuah masyarakat itu harus ada kontrol berlapis," tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam berpandangan, semua Kapolri pasti memiliki persoalan dan prestasi masing-masing.

Di tengah banyaknya kritikan terhadap Korps Bhayangkara, Anam menyebut Kapolri saat ini juga mempunyai prestasi.

Salah satunya melahirkan sebuah Direktorat pelindungan anak dan perempuan.

Oleh karena itu, eks Komisioner Komnas HAM ini bilang persoalan institusi Polri bukan hanya disebabkan oleh orang tertentu.

Tapi, jauh lebih luas yaitu soal perbaikan struktural dan kultural baik itu pendidikan maupun perbaikan sumber daya manusia di Institusi Kepolisian.

“Saya sih lebih bagus pergantiannya natural saja kayak sebelum-sebelumnya. Semua kepala kepolisian memang memiliki catatan yang baik yang positif, prestasi maupun yang masalah. Sehingga pergantian itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural,” kata Anam.
 
 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Sebut Kapolri Banyak Terlibat Politik Praktis, Choirul Anam Kompolnas Berbeda Pandangan