Donald Trump Menggila, Kini Ancam Rusia dan China hingga Surati Pemimpin Tertinggi Iran

TRIBUNGORONTALO.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan pernyataan dan kebijakan yang kontroversional.

Terkini  Donald Trump mengancam Rusia terkait perdamaian di Ukraina. 

Selain itu Trump mengancam China dan Rusia agar mendukung denuklirisasi di antara kekuatan global. Trump juga mengirim surat ke pemimpin tertinggi Iran. 

Trump makin menggila dengan kebijakan-kebijakanya termasuk di sektor ekonomi. Donald Trump mengatakan ia mendukung denuklirisasi di antara kekuatan global.

"Akan sangat bagus jika semua orang menyingkirkan senjata nuklir mereka. Saya tahu Rusia dan kita sejauh ini memiliki paling banyak," kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis (6/3/2025).

"China akan memiliki jumlah yang sama dalam waktu 4-5 tahun. Akan sangat bagus jika kita semua bisa denuklirisasi karena kekuatan senjata nuklir itu gila," lanjutnya, seperti diberitakan Newsweek.

Ini bukan pertama kalinya Donald Trump membahas masalah ini.

Februari lalu, Donald Trump mengkritik ratusan miliar dolar yang diinvestasikan untuk membangun kembali sistem pencegah nuklir AS.

Donald Trump juga berharap untuk mendapatkan komitmen dari negara lain untuk mengurangi pengeluaran militer mereka.

"Saya ingin mengatakan: Mari kita potong anggaran militer kita hingga setengahnya," kata Trump kepada wartawan pada Jumat (14/2/2025).

"Tidak ada alasan bagi kita untuk membangun senjata nuklir baru—kita sudah punya begitu banyak," imbuhnya.

"Anda bisa menghancurkan dunia 50 kali, 100 kali. Dan di sini kita membangun senjata nuklir baru, dan mereka membangun senjata nuklir," ujarnya.

 Januari lalu, Trump mengatakan ia tertarik untuk melakukan denuklirisasi.

"Kami ingin melihat apakah kami dapat melakukan denuklirisasi dan saya pikir itu sangat mungkin," kata Trump menanggapi pertanyaan wartawan tentang hubungan AS-China di Forum Ekonomi Dunia pada Kamis (23/1/2025).

Tanggapan Rusia

Sehari kemudian, Dmitry Peskov menanggapi Trump dengan mengatakan AS dan Rusia perlu berbicara tentang gagasan tersebut.

 Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengomentari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) yang ingin memulai negosiasi denuklirisasi dengan Rusia.

"Dialog antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai penolakan senjata nuklir diperlukan baik dari sudut pandang kepentingan negara maupun dari sudut pandang keamanan internasional," kata Dmitry Peskov, Jumat (7/3/2025).

Rusia juga percaya bahwa negara-negara nuklir Eropa seperti Inggris dan Prancis juga harus berpartisipasi dalam negosiasi tersebut.

 Hal ini menjadi sorotan Rusia setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keinginannya untuk memulai diskusi tentang kemungkinan perlindungan negara Eropa lainnya dengan senjata nuklir Prancis, setelah menuduh Rusia sebagai ancaman dan ingin memperluas perang Ukraina ke seluruh Eropa.

"Kami tetap yakin akan hal ini, terutama karena relevansi untuk mempertimbangkan persenjataan ini kini bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya, mengingat pernyataan terbaru Bapak Macron tentang niat Prancis untuk menyediakan payung nuklirnya guna memastikan keamanan negara-negara Eropa," jelasnya.

"Beberapa negara Eropa, seperti yang kita dengar, bergegas mendukung gagasan ini kemarin," tambahnya.

Menurut Peskov, tidak mungkin mengabaikan persenjataan nuklir Eropa selama dialog denuklirisasi global tanpa melibatkan mereka.

"Oleh karena itu, ya, persenjataan nuklir Eropa tidak akan luput menjadi sorotan selama kontak semacam itu,” jelasnya, seperti diberitakan RBC Rusia.

Trump Siapkan Sanksi Tambahan untuk Rusia bila Tak Segera Berdamai dengan Ukraina

Setelah buat Ukraina jadi bulan-bulanan, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump membuat pihak Rusia yang menjadi sasaran kebijakan kerasnya.

Hal ini terjadi setelah Donald Trump, mengangkat kemungkinan penerapan sanksi tambahan berskala besar terhadap Rusia pada hari Jumat (7/3/2025) waktu setempat.

Kebijakan ini menjadi sorotan mengingat hal tersebut terjadi beberapa hari setelah Trump juga menangguhkan bantuan militer dan dukungan intelijen kepada Ukraina.

 Di dalam ancaman terbarunya untuk Rusia tersebut, Trump mendesak baik Kremlin maupun Kiev untuk segera memulai negosiasi demi mencapai kesepakatan damai.

"Berdasarkan fakta bahwa Rusia saat ini benar-benar 'menghancurkan' Ukraina di medan perang, saya sedang mempertimbangkan secara serius pemberlakuan sanksi perbankan berskala besar, SANKSI, dan TARIF terhadap Rusia hingga gencatan senjata dan PERSETUJUAN PENYELESAIAN AKHIR DAMAI DICAPAI," kata Trump melalui platform media sosialnya di Truth Social.

"Untuk Rusia dan Ukraina, duduklah di meja perundingan sekarang juga, sebelum terlambat. Terima kasih!!!" pungkas Trump dalam unggahannya.

Kebijakan ini dilancarkan Trump setelah pasukan Rusia hampir sepenuhnya mengepung ribuan tentara Ukraina yang sebelumnya menyerbu wilayah Kursk, Rusia, pada musim panas lalu.

Terkait hal tersebut, Trump menilai, langkah Rusia untuk memukul balik Ukraina di Kursk merupakan salah satu upaya Putin untuk segera mengakhiri perang.

 "Saya pikir dia (Putin) ingin menghentikan dan menyelesaikan konflik ini, dan saya pikir dia sedang menyerang mereka lebih keras daripada sebelumnya. Saya rasa siapa pun dalam posisi itu akan melakukan hal yang sama saat ini," ujar Trump mengenai serangan militer Putin kepada tentara Ukraina di Kursk seperti yang dikutip dari Reuters

Di lain pihak, Trump mengaku, Ukraina juga terlihat seperti tak serius untuk segera mengakhiri perang setelah dirinya bertemu Presiden Volodymyr Zelensky beberapa hari yang lalu..

"Saya merasa semakin sulit, jujur saja, untuk berurusan dengan Ukraina," tambah Trump.

Posisi Ukraina di Kursk sendiri telah memburuk tajam dalam tiga hari terakhir, menurut peta sumber terbuka.

Serangan balasan Rusia hampir membelah pasukan Ukraina menjadi dua dan memisahkan kelompok utama dari jalur suplai utama mereka.

"Kondisi (bagi Ukraina di Kursk) sangat buruk," kata Pasi Paroinen, seorang analis militer dari Black Bird Group yang berbasis di Finlandia, kepada Reuters.

Pasukan Rusia juga merusak infrastruktur energi dan gas di dalam Ukraina pada malam hari dalam serangan rudal besar pertama mereka sejak AS menangguhkan berbagi intelijen dengan Ukraina.

 Sepuluh orang, termasuk seorang anak, terluka, menurut pejabat Ukraina.

Terkait serangan balik Rusia di Kursk, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pun menyerukan gencatan senjata yang mencakup udara dan laut.

"Langkah pertama menuju penegakan perdamaian yang nyata adalah memaksa satu-satunya sumber perang ini, Rusia, untuk menghentikan serangan-serangan seperti itu," kata Zelenskyy melalui aplikasi pesan Telegram.

Sementara itu, Moskow telah menolak gagasan gencatan senjata sementara yang juga diusulkan oleh Inggris dan Prancis, dan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengizinkan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO masuk ke Ukraina

Rusia, salah satu produsen minyak terbesar di dunia, sudah tunduk pada sanksi luas yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya setelah Moskow menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

Sanksi AS terhadap Rusia mencakup langkah-langkah yang bertujuan membatasi pendapatan minyak dan gasnya, termasuk batas harga $60 per barel untuk ekspor minyak Rusia.

Pemerintah AS sendiri sedang mempelajari cara-cara untuk melonggarkan sanksi terhadap sektor energi Rusia jika Moskow setuju untuk mengakhiri perang di Ukraina, menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini.

Meskipun ada ketegangan dengan Trump, Zelenskyy mengatakan pada Kamis malam bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada hari Senin depan untuk bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelum pembicaraan antara pejabat AS dan Ukraina di sana pada minggu yang sama.

Trump Kirim Surat ke Pemimpin Tertinggi Iran, Pezeshkian Pilih Patuhi Khamenei Ogah Negosiasi

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali membuat manuver mengejutkan terkait sikap dan posisi negaranya dalam konstalasi geopolitik dunia.

Dalam sebuah pernyataan, Trump menyatakan ia telah mengirim surat kepada Pemimpin Revolusi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

 Surat, kata Trump, berisi harapan kalu Iran akan setuju untuk mengadakan perundingan dengan AS terkait nuklir.

"Trump mengatakan dia ingin merundingkan kesepakatan nuklir dengan Iran dan mengirim surat kepada pimpinan tertinggi Iran pada Kamis yang mengatakan dia berharap mereka akan setuju untuk berunding," tulis laporan MNA, Jumat (7/3/2025).

"Saya berharap Anda akan bernegosiasi, karena ini akan jauh lebih baik bagi Iran," kata Trump dalam wawancara dengan Fox Business Network yang disiarkan pada hari Jumat.

"Saya pikir mereka ingin mendapatkan surat itu," katanya, sambil mengklaim bahwa alternatif lainnya adalah, "Kita harus melakukan sesuatu, karena kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir lain."

Iran telah berulang kali mengatakan kalau mereka tidak membuat senjata nuklir, dan menekankan bahwa teknologi nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil. 

Selain itu, ada Fatwa dari Pemimpin Revolusi Iran yang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata pemusnah massal.

Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah mengatakan pada Minggu (2/3/2025) kemarin kalau meskipun ia secara pribadi mendukung negosiasi dengan AS, Teheran tidak akan terlibat dalam pembicaraan dengan Washington selama Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei menentangnya.

"Saya sendiri percaya bahwa lebih baik berdialog. Kemudian [Pemimpin Tertinggi Khamenei] mengatakan bahwa kami tidak akan berunding dengan Amerika. Setelah itu, saya mengumumkan bahwa kami tidak akan berdialog dengan Amerika," kata Pezeshkian.

Sambil menegaskan kembali keyakinannya pada diplomasi, Pezeshkian menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengikuti posisi dan sikap Khamenei terkait AS “sampai akhir.”

Di Iran, pemimpin tertinggi memegang otoritas tertinggi atas urusan negara, termasuk kebijakan luar negeri dan program nuklir.

Ali Khamenei, 85 tahun, telah memimpin negara tersebut sejak 1989.

"Ketika pemimpin tertinggi menetapkan arah, kita harus menyesuaikan diri dengannya. Untuk beradaptasi, kita harus mencoba menemukan jalan," tambah Pezeshkian.

Ekonomi Iran Jeblok

Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam proses pemakzulan terhadap Menteri Ekonomi Abdolnaser Hemmati, yang kemudian dicopot oleh parlemen karena inflasi yang melonjak dan mata uang yang anjlok.

Hemmati kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya, dengan 182 dari 273 anggota parlemen mendukung pemecatannya.

Pemakzulan ini terjadi di tengah tekanan ekonomi baru dari AS, dengan Presiden Donald Trump memberlakukan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran sambil pada saat yang sama menyerukan negosiasi.

Namun, bulan lalu, Khamenei menolak perundingan dengan Washington, dengan alasan bahwa perundingan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah Iran dan menggambarkan perundingan tersebut sebagai “tidak cerdas maupun terhormat.”

Membela Hemmati sebelum ia dicopot, Pezeshkian mengatakan kepada para anggota parlemen: “Kita sedang dalam perang (ekonomi) skala penuh dengan musuh… kita harus mengambil formasi perang.”

Ia juga berpendapat bahwa masalah ekonomi Iran “tidak dapat disalahkan pada satu orang.”

Pezeshkian, yang menjabat pada bulan Juli, telah berjanji untuk menghidupkan kembali ekonomi dan meringankan sanksi Barat melalui diplomasi.

Ekonomi Iran terpukul keras oleh sanksi internasional, terutama setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018 selama masa jabatan pertama Trump.

Pada tahun 2015, rial Iran diperdagangkan pada harga 32.000 per dolar, tetapi pada saat Masoud Pezeshkian menjabat pada bulan Juli, nilai tukarnya telah jatuh ke harga 584.000 per dolar.

Baru-baru ini, mata uang Iran tersebut telah jatuh lebih jauh, dengan toko-toko penukaran mata uang di Teheran sekarang memperdagangkan 930.000 rial per dolar.

Berdasarkan konstitusi Iran, pemecatan Hemmati berlaku segera, dengan penunjukan menteri sementara hingga penggantinya dipilih.

AS Mau Ganggu Pasokan Minyak Iran dengan Menghentikan Kapal di Laut

Sebelum mengirimkan surat permintan berunding ke Khamenei, Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan rencana untuk menghentikan dan memeriksa kapal tanker minyak Iran di laut berdasarkan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melawan penyebaran senjata pemusnah massal, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters .

Trump telah berjanji untuk memulihkan kampanye “tekanan maksimum” untuk mengisolasi Iran dari ekonomi global dan mendorong ekspor minyaknya ke nol, untuk menghentikan negara tersebut memperoleh senjata nuklir.

Trump menghantam Iran dengan dua gelombang sanksi baru pada minggu-minggu pertama masa jabatan keduanya, yang menargetkan perusahaan-perusahaan dan apa yang disebut armada bayangan kapal tanker minyak tua yang berlayar tanpa asuransi Barat dan mengangkut minyak mentah dari negara-negara yang terkena sanksi.

Langkah-langkah tersebut sebagian besar sejalan dengan langkah-langkah terbatas yang diterapkan selama pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, di mana Iran berhasil meningkatkan ekspor minyak melalui jaringan penyelundupan yang kompleks.

Para pejabat Trump kini tengah mencari cara bagi negara-negara sekutu untuk menghentikan dan memeriksa kapal-kapal yang berlayar melalui titik-titik kritis seperti Selat Malaka di Asia dan jalur laut lainnya, menurut enam sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitivitas subjek tersebut.

Hal itu akan menunda pengiriman minyak mentah ke kilang. Hal itu juga dapat menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam memfasilitasi perdagangan tersebut terkena dampak kerusakan reputasi dan sanksi, kata sumber tersebut.

"Anda tidak harus menenggelamkan kapal atau menangkap orang untuk memberikan efek yang menakutkan bahwa hal ini tidak sepadan dengan risikonya," kata salah satu sumber.

“Keterlambatan pengiriman … menimbulkan ketidakpastian dalam jaringan perdagangan gelap tersebut.”

Pemerintah sedang mengkaji apakah inspeksi di laut dapat dilakukan di bawah naungan Inisiatif Keamanan Proliferasi yang diluncurkan pada tahun 2003, yang bertujuan untuk mencegah perdagangan senjata pemusnah massal.

AS mendorong inisiatif tersebut, yang telah ditandatangani oleh lebih dari 100 pemerintah.

Mekanisme ini dapat memungkinkan pemerintah asing untuk menargetkan pengiriman minyak Iran atas permintaan Washington, salah satu sumber mengatakan, yang secara efektif menunda pengiriman dan memukul rantai pasokan yang diandalkan Teheran untuk mendapatkan pendapatan.

Dewan Keamanan Nasional, yang merumuskan kebijakan di Gedung Putih, sedang menyelidiki kemungkinan inspeksi di laut, kata dua sumber.

Tidak jelas apakah Washington telah mendekati penandatangan Prakarsa Keamanan Proliferasi untuk menguji kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan proposal tersebut.

John Bolton, yang merupakan negosiator utama AS untuk inisiatif tersebut saat dibentuk, mengatakan kepada Reuters bahwa "akan sepenuhnya dibenarkan" untuk menggunakan inisiatif tersebut guna memperlambat ekspor minyak Iran. 

Ia mencatat bahwa penjualan minyak "jelas penting untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah Iran guna menjalankan kegiatan proliferasi dan dukungannya terhadap terorisme."

Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Kementerian perminyakan dan luar negeri Iran tidak menanggapi permintaan komentar terpisah.

Iran sebelumnya telah menekankan bahwa mereka tidak akan menyerah pada tekanan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Washington.

Upaya sebelumnya untuk menyita kargo minyak Iran telah memicu pembalasan oleh Iran.

AS mencoba mencegat setidaknya dua kargo minyak Iran pada tahun 2023, di bawah Biden. Hal ini mendorong Iran untuk menyita kapal-kapal asing – termasuk satu kapal yang disewa oleh Chevron Corp (CVX.N) , yang menyebabkan harga minyak mentah naik.

Kondisi harga minyak yang rendah saat ini memberi Trump lebih banyak pilihan untuk memblokir aliran minyak Iran, mulai dari sanksi terhadap perusahaan tanker hingga penyitaan kapal, menurut Ben Cahill, seorang analis energi di Pusat Energi dan Sistem Lingkungan di Universitas Texas.

"Saya pikir jika harga tetap di bawah $75 per barel, Gedung Putih memiliki lebih banyak keleluasaan untuk mempertimbangkan sanksi yang akan memengaruhi pasokan dari Iran dan negara-negara lain. Akan jauh lebih sulit untuk melakukan ini dalam lingkungan harga $92 per barel," kata Cahill.

Trump Naikkan Tarif, China Siap Lawan AS: Kami Siap Berperang Sampai Akhir

China telah memberikan peringatan keras terhadap Presiden AS Donald Trump setelah menaikkan tarif perdagangan sebesar 10 persen.

China mengaku siap untuk berperang melawan AS dalam perang apapun, termasuk perang tarif.

"Jika perang adalah apa yang diinginkan AS, baik itu perang tarif, perang dagang, atau jenis perang lainnya, kami siap berperang sampai akhir," kata kedutaan besar China di X, mengunggah ulang kalimat dari pernyataan juru bicara kementerian luar negeri pada hari Selasa (4/3/2025), dikutip dari BBC.

Sebagai tanggapan terhadap Trump, China segera membalas dengan mengenakan tarif 10-15 persen pada produk pertanian AS.

Ketika ditanya pada hari Rabu untuk mengklarifikasi apa yang dimaksudnya dengan "perang lainnya" juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menjelaskan bahwa sebaiknya AS menghapus keputusan tersebut dan kembali bekerja sama dengan baik.

"Jika AS memiliki niat lain dan bersikeras merusak kepentingan Tiongkok, kami akan berjuang sampai akhir. Kami menyarankan AS untuk menyingkirkan wajah intimidasinya dan kembali ke jalur dialog dan kerja sama yang benar sesegera mungkin," kata Lin, dikutip dari The Guardian.

Sementara itu, China sangat menentang upaya Trump untuk menghubungkan tarif dengan aliran fentanil dari Tiongkok ke AS.

Menurut Lin, ini hanyalah alasan bagi AS untuk menaikkan tarif impor kepada China.

 "Masalah fentanil adalah alasan yang lemah untuk menaikkan tarif AS atas impor Cina," kata Lin.

Lin menegaskan bahwa ancaman Trump tidak akan membuat China takut.

"Intimidasi tidak membuat kami takut. Penindasan tidak mempan bagi kami. Tekanan, paksaan, atau ancaman bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi China," imbuhnya.

Sehari setelah Trump menetapkan tarif tambahan, Perdana Menteri China mengatakan bahwa pihaknya terus membuka diri dan berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing.

Menjawab pertanyaan tentang pernyataan Kedutaan Besar China, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan dalam wawancara dengan Fox News pada hari Rabu bahwa meskipun AS tidak secara aktif mencari konflik dengan China, negara tersebut “siap”.

“Kita hidup di dunia yang berbahaya dengan negara-negara yang kuat dan berkuasa dengan ideologi yang sangat berbeda,” jelasnya, dikutip dari CNBC.

“Jika kita ingin mencegah perang dengan China atau negara lain, kita harus kuat," tambahnya.

 Dengan ketegangan yang terus meningkat, masa depan hubungan China-AS tetap tidak pasti. 

Kedua negara saling membutuhkan dalam perekonomian global, namun juga terperangkap dalam persaingan geopolitik yang semakin memanas.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Trump Kirim Surat ke Pemimpin Tertinggi Iran, Pezeshkian Pilih Patuhi Khamenei Ogah Negosiasi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Trump Siapkan Sanksi Tambahan untuk Rusia bila Tak Segera Berdamai dengan Ukraina