Istana Tegaskan Jadwal Pengangkatan CPNS 2024 Diundur Bukan karena Efisiensi Anggaran

TRIBUNGORONTALO.COM – Jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 diundur hingga Oktober 2025.

Menanggapi hal ini, pihak Istana menegaskan penundaan bukan karena efisiensi anggaran.

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pihaknya sudah mendengar pernyataan dari Menpan-RB.

"Tidak benar. Menpan RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu," ujar Hasan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025). 

Sebelumnya, Rini mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN).

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Rini, hal ini diputuskan usai mencermati hasil pengadaan CASN yang digelar tahun 2024.  

"Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan," ucap Rini. 

"Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh," kata dia.

Kendati demikian, Rini memastikan semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik itu calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Menurut rencana, calon PNS akan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK diangkat pada Maret 2026. 

"Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN," ujar Rini.

Tuai kecaman di media sosial

Jadwal pengangkatan CPNS 2024 ini menuai kecaman di media sosial.

Seketika media sosial ramai dengan unggahan gambar pita berwarna hitam dengan tulisan #SaveCASN2024 #TolakKebijakanTMTSerentak.

Diketahui Kemenpan RB akan melantik PPPK serentak pada Maret 2026.

Sedangkan CPNS akan dilatik serentak pada Oktober 2025.

Dilansir dari Tribunnews.com, Netizen menganggap kebijakan tersebut justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus.

Saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja.

"Hidup kami sudah sulit jangan persulit lagi dengan kebijakan mendadak ini pak/bu," kata akun @ilufficecream dikutip, Jumat (7/3/2025).

"Nggak mikirin orang yang sudah resign dan nggak punya sumber pendapatan lain," kata akun @singgiibanggii.

Selain hashtag Tolak Kebijakan TMT Serentak di media sosial X(twitter) juga menggema hashtag CASN.

Hampir 4000 netizen merespon hashtag tersebut.

Baca juga: BKPP Kota Gorontalo Tunggu Surat Edaran Menpan-RB soal Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Seperti diketahui, keputusan tentang jadwal pelantikan tersebut mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025). 

Selain itu selama ini perhitungan terhitung mulai tanggal (TMT) untuk pengangkatan CPNS atau PPPK tidak sama antar instansi satu dengan lainnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. 

Pengumuman itu disampaikan Menpan RB dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Rini dalam rapat tersebut. 

Menpan RB memastikan bahwa seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CASN tetap akan diangkat sebagai ASN, baik sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Berdasarkan rencana terbaru, calon pegawai negeri sipil (CPNS) dijadwalkan untuk diangkat pada Oktober 2025. 

Sementara itu, pengangkatan calon PPPK akan dilakukan pada Maret 2026. 

Saat ditemui setelah rapat, Rini kembali menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti pengangkatan CASN ditunda sepenuhnya, melainkan untuk memastikan seluruh peserta yang lolos dapat diangkat sesuai prosedur yang berlaku. 

"Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat," ujarnya. 

Artikel ini dioptimasi dari Kompas.com dan Tribunnews.com